Kerjasama Ekonomi Korea Selatan-Jepang dan Pembatasan Ekspor Semikonduktor

Dalam meningkatkan perekonomian, suatu negara pasti akan melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain. Hal ini merupakan dasar dari suatu negara. Dimana suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu bergantung dengan negara lain. Oleh karena itu, ada yang namanya diplomasi ekonomi. 

Diplomasi ekonomi sendiri merupakan sebuah kerjasama antar negara yang bertujuan meningkatkan perekonomian kedua negara. Selain itu, diplomasi ekonomi juga diartikan sebagai kombinasi dari konsep pengambilan keputusan (decision making) dan proses negosiasi. 

Konsep pengambilan keputusan ini sangat penting pada diplomasi ekonomi karena setiap negara harus benar-benar cermat dalam mengambil keputusan ketika ingin melakukan kerjasama dengan negara lain karena jika salah mengambil keputusan justru akan menimbulkan kerugian. Negosiasi juga duperlukan agar kedua negara sama-sama tercapai keinginannya tanpa merugikan satu sama lain.

Diplomasi ekonomi ini sudah terjadi sejak lama dan sudah digunakan oleh banyak negara, salah satunya kerjasama ekonomi Jepang dengan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang dimana kedua negara ini memiliki masa lalu yang kelam karena perang yang pernah terjadi di masa lalu. 

Jepang menginvasi Korea Selatan pada tahun 1592-1598. Perang yang pernah terjadi dinamakan dengan Perang Imjin. Setelah perang ini berakhir, dampak yang dialami kedua negara adalah hubungan yang berdampak buruk oleh kedua negara ini. Sampai saat ini, Jepang dan Korea Selatan masih memiliki hubungan yang kurang baik karena dampak Perang Imjin yang pernah terjadi. 

Namun dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan negara, Jepang dan Korea Selatan memutuskan untuk kembali memperbaiki hubungan antar negara. Jepang dan Korea Selatan mengadakan sebuah konferensi tingkat tinggi pada tahun 1990, tetapi berhenti di tahun 2016 karena adanya konflik antar kedua negara. 

Selain itu juga, Jepang juga memberlakukan pembatasan ekspor ke Korea Selatan terkait dengan bahan semikonduktor. Jepang dan Korea Selatan merupakan sebuah negara yang dimana kedua negara tersebut sama-sama memiliki kemajuan dibidang teknologi dan ekonomi, khususnya Jepang. 

Dapat dikatakan jika Jepang memiliki perkembangan teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan negara maupun. Namun pada tahun 2019, Kementerian Perdagangan Jepang mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan ekspor bahan semikonduktor. 

Semikonduktor sendiri bahan yang setengah menghantarkan panas dan dibutuhkan di beberapa teknologi elektronik. Pembatasan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Jepang berlaku di tanggal 4 Juli 2019 setelah diresmikan pada tanggal 1 Juli 2019. Jepang melakukan pembatasan ekspor pada tiga bahan, yaitu hydrogen fluoride, photoresist, dan fluorinated polyimide. 

Ketiga bahan tersebut merupakan bahan-bahan kimia yang amat sangat dibutuhkan oleh Korea Selatan. Hal ini ditakutkan akan menyulitkan Korea Selatan dalam pembuatan barang yang menggunakan bahan-bahan kimia yang dibataskan oleh Jepang tersebut. 

Namun, Korea Selatan akhirnya memproduksi sendiri di negara mereka karena mereka sangat membutuhkan bahan-bahan kimia tersebut. Selain ketiga bahan utama tersebut, ada yang disebut juga dengan blank mask yang juga dibutuhkan oleh Korea Selatan dan akhirnya diproduksi oleh Korea Selatan sendiri. 

Korea Selatan melakukan produksi sendiri karena ingin mengurangi krisis yang terjadi setelah adanya kebijakan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang. Dampak yang terjadi ke Jepang juga adalah Korea Selatan melakukan gugatan terhadap Jepang ke World Trade Organization (WTO). 

Namun, pada tahun 2023 pembatasan ekspor tersebut dicabut oleh Jepang dan akhirnya Korea Selatan memutuskan untuk mencabut gugatan mereka terkait dengan pembatasan ekspor tersebut. Pada akhirnya, bahan-bahan kimia yang dilakukan pembatasan oleh Jepang dapat di ekspor kembali oleh Jepang ke Korea Selatan. 

Selain itu juga, Jepang dan Korea Selatan melakukan konferensi terkait dengan perbaikan hubungan antar kedua negara. Kementerian Jepang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan Korea Selatan. Konferensi tersebut dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dan dilaksanakan di Tokyo dan merupakan kunjungan pertama Korea Selatan setelah adanya ketegangan setelah 12 tahun. 

Kunjungan ini dilaksanakan selama 10 hari dan membahas terkait dengan keputusan pengadilan Korea Selatan pada tahun 2018 yang melarang penggunaan pekerja paksa Korea oleh perusahaan Jepang pada saat Perang Dunia II terjadi. Tidak hanya itu saja, federasi bisnis tersebar yang ada di Jepang, Keidanren,  menyatakan akan menyediakan beasiswa untuk melakukan peningkatan hubungan antar masyarakat sipil Jepang dan Korea Selatan. 

Walaupun beberapa masyarakat Korea Selatan dan Jepang masih ada yang tidak setuju walaupun sudah ada konferensi ini, seperti contohnya warga Korea Selatan merasa jika Jepang belum berbuat banyak untuk menebus dosa mereka selama pendudukan Semenanjung Korea pada 1910-1945, Jepang dan Korea Selatan tetap melakukan kerjasama ekonomi mereka lewat teknologi elektronik demi meningkatkan hubungan kedua negara agar tidak mengalami ketegangan kembali. 

Dengan adanya perbaikan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, kedua negara ini juga berjanji untuk meningkatkan kerjasama mereka saat kedua negara ini bertemu pada saat KTT APEC. Perdana Menteri Jepang, Kishida, mengatakan juga mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan kerjasama bilateral dibidang pertahanan, budaya, dan masih banyak lagi. 

Korea Selatan mengutamakan untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang agar tidak ada ketegangan kembali. Jika ketegangan kembali terjadi, kedua negara mengkhawatirkan keadaan warga negaranya dan juga SDA yang ada di kedua negara.