Ektraktivisme Freeport, dan dampaknya pada Ketimpangan Sosial Ekonomi di Papua.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis teori Caporaso, berikut adalah rekomendasi untuk mengurangi ketimpangan:

1. Redistribusi Kekuasaan: Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Menguatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola DBH untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
3. Reformasi Regulasi Lingkungan: Menegakkan aturan yang lebih ketat terkait pembuangan limbah tambang.
4. Penguatan Hak Masyarakat Adat: Memberikan pengakuan atas tanah adat dan kompensasi yang adil untuk masyarakat yang terdampak.

Kesimpulan

Kasus Freeport di Papua menunjukkan bagaimana kekuasaan yang terkonsentrasi pada perusahaan multinasional dan pemerintah pusat dapat menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi. Teori politik ekonomi distribusi dari Caporaso membantu menjelaskan bagaimana distribusi kekayaan dan kekuasaan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Reformasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, di mana masyarakat lokal dapat menikmati manfaat langsung dari kekayaan alam mereka tanpa mengorbankan lingkungan dan hak asasi manusia.