Baru-baru ini, jagat akademis dan publik di Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan tentang sidang S3 Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Acara yang seharusnya menjadi puncak dari perjalanan akademik seorang kandidat doktor justru menjadi bahan perdebatan dan kritik di berbagai kalangan.
Ada yang mempertanyakan kelayakan dan integritas proses pendidikan tinggi, khususnya mengenai bagaimana proses sidang tersebut berlangsung, kecepatan dalam menyelesaikan program, serta isu-isu yang berkaitan dengan kredibilitas institusi pendidikan yang terlibat.
Pertanyaan tentang Proses Akademik dan Kelulusan
Kritik utama yang mencuat dalam kasus ini adalah seputar waktu penyelesaian studi. Tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana Bahlil bisa menyelesaikan program doktoralnya dalam waktu yang relatif singkat, terutama mengingat jadwalnya sebagai pejabat tinggi negara yang sangat padat.
Banyak akademisi dan pengamat pendidikan yang mempertanyakan apakah proses belajar mengajar, riset, serta pembimbingan dilakukan secara intensif dan sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
Hal ini mengarah pada dugaan bahwa ada ketidakjelasan proses akademik yang dilakukan, atau adanya keistimewaan yang diberikan oleh institusi pendidikan. Apabila benar, hal ini bisa merusak kredibilitas lembaga pendidikan terkait dan juga standar kualitas lulusan S3 di Indonesia.
Integritas Institusi Pendidikan Dipertanyakan
Lebih dari sekedar kasus individual, persoalan ini menyentuh isu integritas institusi pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan tinggi seharusnya berdiri sebagai benteng moral dan intelektual, menjunjung tinggi integritas akademik, dan menghindari praktik-praktik yang dapat mencoreng reputasinya.
Apabila proses akademik dapat dilalui dengan mudah oleh seseorang yang memiliki jabatan atau koneksi tertentu, maka hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem pendidikan tinggi, yang dapat mengancam kredibilitas seluruh lulusan dari institusi tersebut.
