Menelusuri Konflik Kelas di Indonesia, Analisis Marxian dalam Kapitalisme Modern

b. Kepentingan Material dan Perjuangan Kekuasaan:

Pemerintah sering menggunakan kekuatan politik untuk melegitimasi penggusuran ini dengan alasan pembangunan nasional. Namun, masyarakat yang terdampak melawan melalui protes atau jalur hukum untuk mempertahankan tanah mereka. Dalam beberapa kasus, seperti di Jakarta dan Bandung, gerakan sosial yang menentang penggusuran berkembang sebagai bentuk perlawanan kelas terhadap kapitalisme infrastruktur.

c. Contoh:

Salah satu kasus yang terkenal adalah penggusuran masyarakat di kampung-kampung kota seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri di Jakarta, di mana pemerintah provinsi melakukan penggusuran besar-besaran untuk proyek normalisasi sungai. Masyarakat yang digusur sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak atau tempat tinggal alternatif yang memadai, mencerminkan konflik kepentingan material antara kelas kapitalis (pemerintah dan pengembang) dan masyarakat miskin kota.

Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana pendekatan Marxian Political Economy relevan untuk menganalisis konflik kelas di Indonesia. Kepentingan material antara kelas kapitalis (perusahaan besar, pemerintah, pengembang) dan kelas pekerja atau masyarakat lokal seringkali bertentangan, terutama terkait penguasaan alat produksi, distribusi keuntungan, dan kekuasaan politik. Konflik ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi dalam konteks kapitalisme Indonesia yang sedang berkembang.  Terlihat dengan jelas bahwa kapitalisme memengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan di berbagai sektor. Ke depan, diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk mengatasi ketimpangan ini, baik melalui kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah, maupun melalui penguatan gerakan sosial dan serikat pekerja. Upaya redistribusi kekayaan, peningkatan hak-hak buruh, serta perlindungan hak-hak tanah bagi masyarakat lokal adalah kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.