There is only one power. That is national sovereignty. There is only one authority. That is the presence, conscience, and heart of the nation. Begitulah kutipan penuh makna dari Mustafa Kemal Ataturk, yang memimpin kemerdekaan Turki pada tahun 1923.
Kedaulatan nasional (national sovereignty), memang menjadi isu laten dalam perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan merupakan kekuatan bagi kebangkitan satu bangsa dari keterpurukan. Atas nama kedaulatan nasional pula, suatu bangsa akan mempertaruhkan segalanya, termasuk tindakan mengerahkan alat perang, bahkan nyawa dari anak-anak bangsanya. Betapa mahalnya harga dan nilai kedaulatan nasional, satu-satunya kekuatan, seperti digambarkan Bapak Bangsa Turki Mustafa Kemal.
Kedaulatan nasional bukan saja digelorakan dalam perjuangan suatu bangsa merebut kemerdekaan, tetapi kedaulatan terus bergerak mengiringi perjalanan kehidupan negara bangsa. Kedaulatan pun, menjadi isu aktual, kerap terdengar di telinga rakyat Indonesia yang sedang bersiap menentukan siapa pemimpinnya, antara Jokowi dan Prabowo, menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019, melalui perhelatan pemilihan presiden (Pipres) 9 Juli 2014.
Tentu saja Pilpres 9 Juli merupakan arena pertarungan sengit, terjal dan penuh lika liku politik, serta godaan transaksional. Bahkan pihak Prabowo mengibaratkan laksana medan perang. Bisa dimaklumi, hampir sepuluh tahun terakhir, Prabowo secara terbuka, berjuang untuk menggapai kursi Presiden RI melalui momen-momen politik, mulai dari Konvensi Partai Golkar 2004, PDI Perjuangan 2009 dan kini 2014 dengan Partai Gerindra bersama koalisi tenda besarnya.
Bila Prabowo menunjukkan ambisi dan hasrat kekuasaannya secara menggebu, maka lain dengan Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi. Â Sejak menjabat walikota Solo, lalu didapuk oleh warga Jakarta menjadi gubernur, Jokowi membawa aura kepemimpinan tak berjarak, dengan khas blusukan. Mendatangi rakyat, bersalaman, berbicara dan tak lupa mendengarkan keluh kesah, yang akan dijadikan landasan menempuh kebijakan.
Jokowi yang dijuluki si Kerempeng oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, dengan sadar menjadikan blusukannya sebagai kekuatan pembeda atau differensiasi dari pemimpin lainnya, yang memilih duduk di ruangan kantor nyaman, sembari menunggu laporan manis dari anak buah. Terlepas dari pergulatan, intrik dan tarik-menarik politik di tubuh PDI Perjuangan, blusukan, kedekatan dan kehadiran Jokowi di tengah rakyatlah yang kemudian memikat hati Megawati, lalu memutuskan menyerahkan mandat Capres PDI Perjuangan kepada Jokowi.
Jokowi menyadari tampangnya ndeso dan kurus kerempeng, namun tak mengurangi rasa bangganya untuk membandingkan dengan bintang film Dude Harlino, sekaligus bukti rasa percaya diri, karena dia sedang dan akan dipercaya oleh rakyat Indonesia, yang sedang dilanda kegalauan akibat berbagai silang sangkarut persoalan bangsa yang seolah tiada habisnya. Mulai dari persoalan kedaulatan, ancaman desintegrasi, korupsi, kerusakan moral dan tingginya perilaku intoleransi sesama anak bangsa.
Jokowi bukanlah superman atau cerita aladin dan lampu ajaibnya, yang bisa menyulap serta membereskan persoalan negeri dalam hitungan malam. Tapi Jokowi mampu menyatukan solidaritas (solidarity maker), dari aneka ragam kotak kepentingan, yang dia simbolkan dalam bajunya bersama baju putihnya JK, menyatu laksana bhinneka tunggal ika. Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Satu bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia, Takdir keberagaman Indonesia, yang harus dipegang teguh sebagai kekuatan, bukan justru mencerai-beraikannya, hingga terjerembab dalam kelemahan akut akibat kebencian satu dan lainnya.
Terlepas dari cibiran praktek politik pencitraan dan deal politik fatamorgana, paling tidak Jokowi memulai tradisi baru berpolitik melalui kerjasama atau koalisi tanpa syarat bagi-bagi kursi kekuasaan. Niat dan upaya Jokowi menerobos kebekuan melalui pembedaan politik, termasuk memposisikan restorasi Indonesia dan revolusi mental, menjadi agenda utama, tentu menggembirakan bagi masa depan bangsa ini.
Sebagai politisi Partai NasDem, tentu saja saya mengapresiasi dan mendukung langkah awal Jokowi, apalagi hal tersebut merupakan pengejawatahan tugas kesejarahan yang terlunta-lunta, untuk membangun karakter bangsa (nation and character building). Melihat Jokowi jangan sekedar tampangnya yang kerempeng, tetapi sikap dan kemandiriannya mengambil keputusan. Kehadirannya di tengah rakyat Indonesia pun, tak bisa dilepaskan dari pergulatan bathin, maupun komunikasi spritual Megawati dengan Sang Proklamator Soekarno, ayah biologis dan ideologisnya.
Jokowi bukanlah anak raja atau lahir dari keluarga berada (the have), dan bukan pula trah Soekarno. Namun Jokowi terlahir dari rakyat, terpanggil memperbaiki bangsanya, lalu terpilih untuk tahap awal pertarungan merebut hari rakyat dalam Pilpres. Pertarungan selanjutnya, mengemban tugas berat menapaki jembatan emas kemerdekaan menuju demokrasi yang sesungguhnya, dimana daulat rakyat sebagai panglima.
