Mohon tunggu...
Desi Sommaliagustina
Desi Sommaliagustina Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas, Padang

Sebelum memperbaiki orang lain lebih baik memperbaiki diri kita dahulu |ORCID:0000-0002-2929-9320|ResearcherID: GQA-6551-2022|Garuda ID:869947|

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Makan Bergizi Gratis: Antara Mimpi Mulia dan Tantangan Nyata

1 Juni 2024   19:31 Diperbarui: 1 Juni 2024   20:26 535
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh salah satu calon presiden dalam Pemilu 2024 telah memicu perdebatan publik yang ramai. Di satu sisi, program ini menawarkan solusi yang menarik untuk mengatasi masalah gizi buruk dan kemiskinan, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Di sisi lain, banyak pihak yang mempertanyakan kelayakan dan efektivitas program tersebut.

Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengubah nama program makan siang menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak. Makan siang gratis merupakan program unggulan Prabowo bersama Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka, ketika kampanye Pilpres 2024. Prabowo-Gibran mencanangkan program tersebut untuk anak sekolah supaya mendapatkan asupan gizi dan nutrisi.

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/5/2024), Prabowo menjelaskan, nama program makan siang gratis diganti menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak karena ia menyadari banyak anak sekolah masuk sejak pagi dan pulang ketika siang hari. Jika program makan gratis baru dilakukan pada siang maka menurutnya kebijakan ini dinilai sia-sia karena anak sekolah sudah pulang. 

“Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan?” ujar Prabowo.

Di satu sisi, program ini bagaikan mimpi mulia yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan kemiskinan di Indonesia. Bayangkan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk belajar dengan optimal, ibu hamil dan balita terhindar dari stunting, dan keluarga miskin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Makan bergizi gratis dapat menjadi langkah awal yang krusial dalam memerangi malnutrisi dan stunting, yang masih menjadi momok di Indonesia. Akses terhadap makanan bergizi secara konsisten dapat membantu anak-anak tumbuh kembang dengan optimal, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan konsentrasi mereka di sekolah. Hal ini, pada gilirannya, dapat mendorong prestasi belajar dan membuka peluang yang lebih luas untuk masa depan mereka.

Selain itu, program ini juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera. Biaya makan yang biasanya ditanggung oleh orang tua kini dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan.

Namun, program Makan Bergizi Gratis juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Menurut perkiraan, program ini membutuhkan dana hingga Rp 450 triliun per tahun. Dana sebesar ini tentu menjadi beban yang tidak ringan bagi keuangan negara, dan perlu dikaji sumber pendanaannya dengan cermat.

Tantangan Nyata Makan Bergizi Gratis

Tentunya program makan bergizi gratis ini memiliki tantangan yang terpapar nyata.  Tantangan tersebut yaitu; Pertama, biaya program yang besar menjadi kekhawatiran utama. Memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi seluruh siswa di Indonesia tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dana tersebut harus dialokasikan secara efektif dan efisien agar tidak membebani keuangan negara.

Kedua, efektivitas program dalam jangka panjang perlu dikaji lebih dalam. Apakah program ini cukup untuk menyelesaikan masalah gizi buruk dan kemiskinan secara permanen? Atau, program ini hanya solusi jangka pendek tanpa menyentuh akar permasalahan?

Ketiga, kualitas dan pengelolaan program menjadi kunci keberhasilan. Memastikan makanan yang disediakan bergizi, aman, dan higienis adalah hal yang mutlak. Selain itu, sistem pengelolaan program yang transparan dan akuntabel juga harus dibangun untuk menghindari penyimpangan dana dan memaksimalkan manfaat program.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun