Oleh karena itu penting untuk dicari solusi yang dapat menyeimbangkan kewenangan Kepala Desa dengan kepercayaan masyarakat terhadap RTÂ Berikut beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan:
- Memperjelas Mekanisme: Mekanisme pemberhentian RT harus diperjelas dan diperkuat dalam regulasi, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan;
- Membatasi Kewenangan: Kewenangan Kepala Desa untuk memberhentikan RT dapat dibatasi dengan mempertimbangkan alasan yang sah dan melibatkan pihak lain, seperti: BPD dan tokoh masyarakat; BPD selaku yang berwenang mengawasi kinerja Kepala Desa dan atau Pemerintah Desa harus benar-benar mengawasi. Jangan mendengar sepihak, harus ada penyelidikan serta regulasi aturan yang jelas. Bukan hanya sebatas diatas kerta saja;
- Meningkatkan Komunikasi: Penting untuk meningkatkan komunikasi antara Kepala Desa, RT, dan masyarakat untuk membangun rasa saling percaya dan menghindari kesalahpahaman.
"Pemberhentian RT tanpa memiliki dasar hukum yang jelas akan menimbulkan konflik di tingkat desa nantinya, karena itu dibutuhkan regulasi yang jelas tanpa adanya maladministrasi dan unsur politis" tegasnya
Pemberhentian RT oleh Kepala Desa harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Penting untuk dicari solusi yang dapat menyeimbangkan kewenangan Kepala Desa dengan kepercayaan masyarakat terhadap RT. Solusi tersebut harus didasarkan pada regulasi yang jelas, akuntabel, dan adil, serta dengan melibatkan semua pihak terkait.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola desa yang baik dan efektif, serta terhindar dari konflik dan perpecahan di masyarakat. Tentunya Kepala Desa, BPD, Aparat Desa serta LKD harus paham dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini tidak bisa dipahami setengah hati, tapi memang harus benar-benar dipahami. Dengan dipahami UU ini dengan baik, diharapkan dapat tercipta tata kelola desa yang baik dan efektif, serta terhindar dari konflik dan perpecahan di masyarakat.
