Mengapa Pengangguran di Indonesia Mengalami Peningkatan dan Penurunan

         

Pada sistem pemerintahan yang baru, pembangunan ekonomi menciptakan banyak lapangan kerja baru di Indonesia dan dengan demikian mengurangi pengangguran nasional. Sektor yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor industri sedangkan sektor pertanian berkurang. Namun, krisis keuangan Asia pada 1990-an melemahkan ekonomi Indonesia (sementara) dan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Jadi permasalahan bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah pengangguran terbuka sejak tahun 1998-2021 yaitu kurang lebih sekitar 198 juta orang. Tingginya tingkat pengangguran ini akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan dan  pertumbuhan di Indonesia, oleh karena itu menjadi rendahnya produktifitas sumber daya manusia di Indonesia.  

             (Arsyad, 2010)Pengangguran menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam pembangunan suatu Negara, baik di negara-negara berkembang ataupun di negara-negara maju. Masalah di negara berkembang seperti Indonesia saat ini sudah sangat besar karena menyangkut jutaan jiwa dan sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial. Dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu: pendapatan nasional dan pendapatan perkapita masyarakat menjadi rendah, produktifitas dan upah tenaga kerja menjadi rendah, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, serta kurangnya modal dalam suatu negara.  

            Masalah terbesar di negara berkembang adalah ketidakseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan, ada dua masalah besar yang di hadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.

• Berdasarkan BPS, pada provinsi aceh gini ratio di daerah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,323. Angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandikan dengan gini ratio pada tahun 2019 yang sebesar 0,320 dan menurun 0,005 poin dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2018 yang sebesar 0,325.
• Pada provinsi DKI Jakarta gini ratio didaerah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,399. Angka ini meningkat 0,009 poin jika dibandikan dengan gini ratio pada tahun 2019 yang sebesar 0,390 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2018 yang sebesar 0,394.
• Pada provinsi Kalimantan Tengah gini ratio didaerah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,329. Angka ini menurun 0,011 poin jika dibandikan dengan gini ratio pada tahun 2019 yang sebesar 0,340 dan menurun 0,002 poin dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2018 yang sebesar 0,342.
• Pada provinsi Papua Barat gini ratio didaerah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,382. Angka ini menurun 0,008 poin jika dibandikan dengan gini ratio pada tahun 2019 yang sebesar 0,390 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2018 yang sebesar 0,394.
• Pada provinsi Papua gini ratio didaerah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,392. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandikan dengan gini ratio pada tahun 2019 yang sebesar 0,390 dan meningkat 0,006 poin dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2018 yang sebesar 0,384.
• Pada provinsi Indonesia gini ratio didaerah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandikan dengan gini ratio pada tahun 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,009 poin dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2018 yang sebesar 0,389.

            Berdasarkan data BPS, Indeks Gini Ratio Indonesia, 2018-2020 ini dari beberapa provinsi yang ada diatas ini rata-rata semuanya memiliki gini ratio sebesar 0,3. Ada yang hampir mendekati  nilai Koefisien Gini 0,4 yaitu provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 yang mana gini rationya sebesar 0,399. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan Indonesia termasuk kedalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

            Berbagai upaya sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, masalah kemiskinan masih saja melekat di Indonesia sejak dulu hingga sekarang ini. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dan penaikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dalam ukuran sepenuhnya angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 1998-2021 berjumlah kurang lebih sekitar 1.030,94 juta orang. Sedangkan ketimpangan pendapatan di Indonesia sejak tahun1998-2021 termasuk ke dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Dalam mengatasi sejumlah permasalahan diatas, pemerintah hendaknya mengatasi hambatan dari program tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi antar lembaga yang rendah, kebijakan yang bersifat konsumtif, rendahnya follow up program, dan rendahnya ketersediaan layanan dasar. Oleh karena itu campur tangan pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat memiliki akses untuk meningkatkan pendapatannya dan mengurangi ketidakseimbangan pendapatan masyarakat di Indonesia.