Perlindungan Hukum Hak Kelola Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016

Direktorat Politik dan Komunikasi Kementrian PPN/BAPPENAS.2012. Laporan Akhir Tahun Peran Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan Publik. Kementrian PPN/BAPPENAS.

Kementrian PPN/BAPPENAS.2013.Draft Input untuk RPJMN 2015-2019 Kebijakan Pengaturan Tanah Adat. Kementrian PPN/BAPPENAS

Peraturan Menteri Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.

Suriyaman Mustari Pide, A. 2017. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang.
Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria