Kita saat ini hidup di era yang jarang sekali terjadinya konflik militer atau perang antar negara, tetapi itu bukan jaminan bahwa konflik atau perang tidak akan terjadi seperti yang baru-baru ini terjadi antara Ukraina dan Rusia. Tentu tidak ada yang menduga kapan dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, bisa saja hal serupa juga terjadi dengan negara kita.
Berkaca dari hal tersebut, merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk memodernisasi alutsistanya salah satunya melalui diplomasi keamanan dengan negara lain. Diplomasi pertahanan adalah sebuah kerja sama yang melibatkan pasukan bersenjata pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri (Cottey dan Forster, 2004). Â Diplomasi pertahanan tentu berbeda dengan operasi militer, tetapi mencakup pertemuan pejabat-pejabat terkait, pertukaran personel, kunjungan pesawat dan kapal militer, hingga bantuan dan pengembangan senjata di salah satu negara (Anwar, 2014).
Sejak Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada 2019 silam, Prancis menjadi salah satu negara favoritnya dalam melakukan diplomasi keamanan Indonesia. Dapat kita lihat bahwa kerjasama kedua negara semakin meningkat dari ditandatanganinya DCA atau Defence Cooperation Agreement antara Indonesa dengan Prancis pada bulan Juni 2021 lalu. Ada beberapa faktor mengapa Indonesia pada akhirnya memilih Prancis untuk modernisasi alutsistanya dari faktor dalam negeri dan juga luar negeri.
Faktor Dalam Negeri
Dimulai dengan membahas faktor dalam negeri, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki politik bebas aktif yang membuat Indonesia tidak bisa hanya bergantung dengan alutsista dari salah satu negara saja. Hal ini bisa dimengerti dari pengalaman buruk Indonesia yang sempat dikenakan embargo suku cadang dan persenjataan oleh Amerika Serikat lantaran tuduhan pelanggaran HAM di Timor-Timor, hasilnya kekuatan tempur milik TNI pun menurun karena banyak alutsista yang dibeli dari AS seperti jet tempur F-16, F-5, dan pesawat angkut militer C-130 tidak bisa dioperasikan karena kehabisan suku cadang. Tetapi hal tersebut justru membuka peluang bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan Rusia dalam mengimbangi persenjataan milik TNI yang dibeli dari blok barat.
Lantas mengapa Indonesia tidak membeli alutsista dari Rusia lagi? Mudahnya, Rusia saat ini dikenakan sanksi internasional atas invasinya ke Ukraina dan ditambah lagi sanksi CAATSA atau Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi, yang mana jika Indonesia tetap bersikeras untuk membelinya maka Indonesia juga akan dikenakan sanksi dari negara-negara barat. Bagaimana dengan China? Mungkin ceritanya akan berbeda jika tidak ada isu Laut Cina Selatan yang di dalamnya terdapat Kepulauan Natuna.
Biaya MRO (maintenance, repair and overhaul) Lebih Murah
Menurut Khairul Fahmi, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES). Faktor internal Indonesia memilih salah satunya jet tempur Rafale asal Prancis ialah perawatannya yang lebih murah dibandingkan dengan jet tempur besutan Rusia dan belum lagi harus bekerjasama dengan Belarus untuk perawatannya, sehingga memilih jet tempur asal Prancis menurutnya merupakan pilihan paling masuk akal untuk memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik.
Faktor Luar Negeri
Prancis dan Indonesia sama-sama memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif yang Bernama Politique Independence France, menciptakan kenyamanan bagi kedua negara dalam meningkatkan kerjasama (France Diplomatie, 2018). Walaupun Prancis tergabung dalam NATO, bukan berarti jika Prancis akan selalu menuruti organisasinya karena Prancis memiliki hak untuk menolak sesuai dengan prinsip politik luar negerinya. Bahkan Prancis sendiri juga pernah keluar dari NATO pada tahun 1966 sebagai upaya untuk mendirikan kemandirian pertahanan agar tidak kebergantungan dengan NATO dan dapat memajukan industri keamanan nasionalnya.
Status Prancis Yang Tidak Kalah Dengan AS Dan Rusia
Mengutip dari laman statista.com, Prancis merupakan produsen senjata terbesar ketiga setelah AS dan Rusia dengan point 11%. Sehingga patut dipertimbangkan untuk bekerjasama dengan Prancis, apalagi dalam kerjasama strategis tidak mungkin jika Indonesia bekerjasama dengan negara yang kurang menguntungkan baginya. Produksi alutsista yang dihasilkannya pun beragam, mulai dari kapal induk, jet tempur, tank, kapal selam nuklir dan lain-lain.
Prancis juga dikenal sebagai produsen yang menganggap bisnis adalah bisnis. Tidak ada persyaratan atau pembatasan yang menyulitkan dalam pembelian alutsista dari Prancis terkecuali digunakan untuk menyerang Prancis itu sendiri. Ini berbeda dibandingkan dengan AS yang membatasi penggunaan Helikopter Apache nya untuk melawan KKB dalam negara pembelinya, jika negara yang membeli melanggar perjanjian tersebut maka AS akan melakukan embargo suku cadang meskipun helikopter itu dibeli sendiri oleh negara lain. Hal ini pula yang membuat Indonesia menjadikan Prancis sebagai alternatif untuk memodernisasi alutsistanya.
Indonesia Sebagai Kunci Utama Prancis Di Indo-Pasifik
Seperti yang kita tahu bahwa Prancis masih memiliki wilayah teritori kepulauan di Samudra Pasifik. Supaya dapat terus hadir dan mengamankan teritorinya maka Prancis harus bekerjasama dengan negara-negara besar di sekitar Indo-Pasifik, yang tujuannya untuk menstabilkan wilayah tersebut karena Prancis melihat wilayah Indo-Pasifik memiliki peranan penting dalam perdagangan internasional sehingga sangat krusial. Krisis dan konflik yang terjadi di wilayah tersebut dapat mempengaruhi stabilitas internasional (Ministere Des Armees France, 2018).
Belum lagi karena faktor gagalnya kerjasama Prancis-Australia terkait kapal selam nuklir karena Australia lebih memilih kerjasama dengan US dan Inggris yang kemudian membentuk pakta keamanan AUKUS. Hal ini juga yang membuat Prancis jengkel karena gagalnya kerjasama dengan Australia membuat terhalangnya Prancis dalam berbisnis dan mengamankan wilayah Indo-Pasifik.
Transfer Teknologi
Perancis menyetujui keinginan Pemerintah Indonesia untuk memproduksi alutsista dengan komponen dalam negeri dari Indonesia. Hal ini bisa kita lihat bahwa Prancis menawarkan untuk local production, transfer teknologi dan program offset, kerjasama di bidang telekomunikasi, dan pengembangan kapal selam.
Kesimpulan
Kerja sama militer antara Indonesia dan Prancis telah berlangsung sejak tahun 1960 dan hingga saat ini, hasil dari kerja sama tersebut sangat bermanfaat bagi keamanan Indonesia. Pada tahun 2011, kemitraan strategis antara kedua negara disepakati dan Prancis menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang militer. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui terbentuknya Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD) yang masih berjalan sampai sekarang. Melalui IFDD, kedua negara dapat membahas kerja sama pertahanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.
Prancis juga mendorong industri pertahanannya untuk membantu meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional Indonesia, dan banyak kerja sama telah terjalin serta masih ada penawaran yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Di antara negara maju lainnya, Prancis tergolong sebagai negara yang kooperatif dalam membantu Indonesia. Karena sulit bagi Indonesia untuk mengharapkan dukungan dari negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China yang cenderung memberikan syarat-syarat yang membatasi dalam memberikan transfer of knowledge maupun transfer of technology untuk mendukung industri pertahanan nasional. Sehingga keputusan pemerintah saat ini untuk bekerjasama dengan Prancis dalam memodernisasi alutsista nasional merupakan langkah yang tepat.
