Di tahun 2024, sekolah-sekolah sunnah, terutama yang didirikan di sekitaran tahun 2010 --memasuki dekade kedua dari masa perkembangannya. Masa pandemi adalah disrupsi dan sekarang segala sesuatunya sudah berjalan normal kembali. Lembaga pendidikan (pesantren dan sekolah) berbasis sunnah kian banyak didirikan dan makin mudah ditemui, seiring dengan maraknya dakwah salafiyah di Indonesia.
Yang terdata sebagai anggota Puldapii (Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia) dan Asesi (Perkumpulan Komunikasi Sekolah Sunnah Indonesia) mungkin ada sekitar 300-an yayasan dan sekolah. Direktori https://sekolahsunnah.com menyediakan daftar sekolah sunnah lengkap dengan alamat dan biaya-biayanya. Belum lagi lembaga-lembaga berbasis PKBM atau gugus PKBM dan lembaga non-formal lain yang jumlahnya tidak terdeteksi. Singkat kata, keberadaan lembaga pendidikan sunnah secara kuantitas sudah sangat signifikan.
Dalam kondisi semacam ini semestinya ada pergeseran isu, dari yang sudah 'usang' kepada isu-isu lain yang lebih strategis.
Ideal atau komersial
Frasa 'bisnis pendidikan' mengandung pertentangan pada dirinya sendiri (paradoks). Kalau tujuan-tujuan pendidikan dihubungkan dengan misi manusia di alam dunia ini selaku hamba Allah dan khalifah Allah, sudah pasti prosesnya harus bersifat transenden. Akan tetapi  -de facto- uang selalu menjadi masalah bagi roda operasional pendidikan, betapa pun idealisnya misi suatu lembaga.Â
Di dekade yang lalu kentara betul adanya kecenderungan komersialisasi pendidikan itu-disadari atau tidak, diakui atau tidak. Yayasannya yayasan wakaf dan nirlaba namun menangguk laba besar-besaran dari pintu komersial yang lain -yang tentu saja masih halal jika tidak melabrak aturan syar'i.Â
Keluhan 'sekolah sunnah mahal' dan 'rendahnya kesejahteraan guru' di sekolah elite cukup menggema bahkan hingga bulan-bulan kemarin. Dalam acara Kopdar Diskusi Pendidikan Islam Juni 2023 di Bekasi (https://www.youtube.com/watch?v=Asac05sLfQI) sejumlah punggawa sekolah sunnah sudah menjelaskan logika matematis dari besaran pembiayaan itu. Â Intinya, masing-masing lembaga memiliki segmen.
Pemberlakuan subsidi silang, penyelenggaraan sekolah gratis atau pesantren gratis, penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu juga ditempuh oleh sejumlah lembaga pendidikan. Orang harus melihat hal itu sebagai niat baik pengelolanya dan sebagai perkembangan yang positif.Â
Oleh karenanya, dikotomi ideal-komersial seharusnya sudah hilang. Sifat komersial dari 'bisnis pendidikan' itu tidak boleh lebih besar dari visi dan misi (idealisme) lembaga pendidikan. Lebih bagus lagi jika yang komersial itu sengaja diupayakan untuk menyokong idealisme lembaga.
Keluarga atau Perusahaan
