Kebijakan Fiskal, Tujuan, dan Fungsinya

Kata "fiskal" berasal dari bahasa Latin "fiscus", nama orang pertama yang memegang kekuatan keuangan di Roma kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas.Terdapat juga kata"fisc" dimana dalam bahasa inggris berarti "perbendaharaan" atau  pengaturan aliran uang masuk dan keluar  kerajaan.

Fiskal sendiri digunakan untuk menggambarkan bentuk pendapatan suatu negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintah negara bagian atau kerajaan tersebut sebagai pendapatan dan kemudian digunakan sebagai pengeluaran oleh program-program yang ingin dicapai dalam keseimbangan perekonomian.

            Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengarahkan ekonomi suatu negara berdasarkan pengeluaran dan pendapatan dalam bidang anggaran belanja daerah.Kebijakan fiskal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan dalam membelanjakan dana dalam upaya pembangunan.

Menurut Sadono Sukirno, 2003 Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.Faktor utama dalam kebijakan fiskal sendiri adalah pajak dan pengeluaran pemerintah.

            Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Proses tersebut dilakukan dengan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah mencegah pengangguran dan menstabilkan harga dengan mengimplementasikan pos penerimaan  dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam konteks pembangunan ekonomi,kebijakan fiskal juga mempunyai poin-poin sebagai berikut:

1. Meningkatkan Laju Investasi

Kebijakan fiskal bertujuan dalam peningkatan dan pemacu investasi di sektor swasta dan juga negara,kebijakan ini dapat digunakan juga untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi.Kebijakan fiskal dapat meningkatkan tabungan inkremental yang dapat digunakan dalam meningkatkan,memacu,mendorong serta menghambat laju investasi.Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan inkremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya:

Kontrol fisik langsung

Peningkatan tarif pajak yang ada

Penerapan pajak baru

Surplus perusahan negara

Pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer

Keuangan defisit.

1. Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial

Tujuan Kebijakan fiskal untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial,nantinya investasi optimal secara sosial akan bermanfaat dalam proses pembentukan ekosistem pasar yang luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengelola pengeluaran dengan cara membentuk anggaran belanja untuk mendirikan dan memberikan insentif kepada perusahaan swasta dan perusahaan negara melalui subsidi, keringanan, dan insentif lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan. Dengan adanya tujuan tersebut juga harus didukung dalam implementasi program pengendalian jumlah penduduk.

1. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Ditengah Ketidakstabilan Internasional

Kebijakan fiskal digunakan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi kekuatan internal dan eksternal dalam mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis.Hal tersebut dapat diterapkan dengan cara penerapan pajak ekspor dan impor.

1. Menanggulangi Inflasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang didampingi dengan pajak komoditi.

1. Meningkatkan Dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

Kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Fungsi  kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga,yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan semua faktor-faktor produksi yang tersedia dalam elemen masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek contohnya seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. 

Kedua adalah fungsi distribusi, yaitu fungsi yang memiliki tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu fungsi untuk upaya pemeliharaan  keseimbangan ekonomi terutama berupa ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai serta berkembang.

Kebijakan fiskal juga mempunyai peranan perekonomian dalam menunjukkan volume transaksi yang diadakan pemerintah dari berbagai negara dari tahun ke tahun dalam upaya peningkatan pendapatan nasional dalam prospek yang lebih cepat,hal ini memiliki arti bahwa kebijakan fiskal berperan vital dalam menentukan pendapatan nasional yang lebih besar.

Bagi negara maju peranan tindakan fiskal dalam pemerintah menjadi semakin besar dalam mekanisme pembentukan pendapatan nasional terutama yang dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi proses berjalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan rawan dan sulit yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya.. 

Bagi negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya akan  menyadari potensi rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari proses perilaku  masyarakat sendiri. Dari bagian awal  kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatkan standar tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan.Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional diperlukan adanya capital formation. Dengan kata lain, berarti masyarakat juga perlu mengadakan investasi yang cukup besar dalam upaya terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.

Pengaruh resiko kebijakan fiskal dibutuhkan juga dalam proses pengembagan ekonomi,resiko fiskal dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu resiko ekonomi makro yang dapat dilihat dalam penyusunan APBN sebagai dasar penyusunan pertumbuhan ekonomi,tingkat inflasi, , nilai tukar rupiah,kemudian kewajiban kontijensi yang  merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan adanya kejadian atau peristiwa yang akan datang dalam proses aspek yang tidak jauh berbeda,lalu yang terakhir adalah  kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk , pemberdayaan dan peran serta masyarakat,mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,keadilan dan pemerataan.