Banyuwangi, kabupaten dengan sejuta keindahannya yang dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun manca negara. Kekayaan Kabupaten Banyuwangi tak perlu diragukan lagi, mulai dari sektor wisata maupun pertanian. Wisata utamanya, mulai dari yang paling ujung selatan dengan daya tarik ombak yang paling dicari oleh para peselancar professional yakni Pantai Plengkung. Hingga di ujung utara, yakni Taman Nasional Baluran.
Dengan banyaknya kekayaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bukan berarti Kabupaten Banyuwangi menjadi Kabupaten yang sempurna tanpa cela. Harusnya julukan Kabupaten dengan sejuta wisata, bisa membuat Kabupaten Banyuwangi bisa selalu berbenah perihal infrastruktur daerahnya. Tak sedikit hal yang menjadi “tugas rumah” untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Utamanya pada akses jalan, sudah sepatutnya Kabupaten Banyuwangi memiliki akses jalan yang memadai. Jangan sampai hanya karena akses jalan yang kurang memadai, nantinya akan menjadi penyebab menurunnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
Sebagai penduduk asli Banyuwangi, saya sendiri juga merasakan dampak dari akses jalan yang kurang memadai. Masih banyak jalan – jalan yang berlubang ketika akan mengakses salah satu tempat wisata, jalan yang berlubang ini sedikit banyak membuat perjalanan menjadi terganggu. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya membuat wisatawan menjadi kapok untuk kembali menyambangi wisata tersebut.
Tidak jarang akibat kondisi jalan yang berlubang, bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apalagi jika sedang musim hujan, lubang – lubang di jalan yang digenangi air membuatnya tidak nampak seperti lubang yang dalam. Namun, ketika dilewati ternyata adalah lubang di jalan yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Contoh jalan yang berlubang adalah jalur utama Banyuwangi, atau tepatnya di Jalan Ahmad Yani, saja mengalami kerusakan sana - sini. Padahal jalanan ini tidak jauh dari kantor bupati, harusnya bukan hal yang sulit untuk melihat kondisi jalan tersebut. Banyaknya jalan yang berlubang di Banyuwangi ini, membuat Kabupaten Banyuwangi mendapat julukan “ wisata jeglong sewu ” yang artinya wisata seribu lubang.
Selain permasalahan infrastruktur yang tidak merata di atas, Kabupaten Banyuwangi juga harus menghadapi permasalahan perihal sampah yang menjamur dimana – mana. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, utamanya di aliran sungai menjadi salah satu penyebab dari menjamurnya sampah. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, sering kali membuat masyarakat abai dengan keadaan lingkungan sekitar. Padahal dampak dari membuang sampah sembarangan juga dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri, seperti banjir, MCK yang jauh dari kata layak, serta pencemaran udara.
Budaya masyarakat Banyuwangi membuang ampah sembarangan ini bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan Banyuwangi hanya memiliki satu tempat pemrosesan akhir (TPA) yakni TPA Bulusan yang ada di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Apalagi pada tahun 2019 lalu, setelah mendapatkan protes dan blokade dari masyarakat sekitar TPA Bulusan, pemerintah akhirnya menutup TPA yang telah beroperasi dari tahun 1988 itu. Namun berdasarkan keterangan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Khusnul Khotimah. Bahwa TPA sementara dialokasikan di Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari. Pihak Dinas Lingkungan Hidup menyewa TPA Bulusan sambil menunggu proses pembangunan TPA baru yang akan berada di lahan seluas 12 hektar di Kecamatan Wongsorejo milik pemerintah daerah.
Tak hanya infrastruktur yang tidak merata dan kebersihan lingkungan saja yang menjadi permasalahan kota di Kabupaten Banyuwangi ini. Masalah kemacetan juga tidak lepas dari Kabupaten Banyuwangi, berbagai faktor menjadi penyebab adanya kemacetan di berbagai lokasi di Kabupaten Banyuwangi.
Faktor yang pertama adalah banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi, apalagi di kawasan Banyuwangi Kota yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Banyuwangi. Faktor yang kedua adalah tidak tertibnya para pedagang kaki lima, masih banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan. Bahkan tidak jarang yang sampai memakan bahu jalan untuk tempat berjualannya, hal ini membuat arus lalu lintas menjadi terhambat karena akses jalannya terpotong untuk para pedagang kaki lima.
Permasalahan selanjutnya adalah perihal kemiskinan, setiap kota yang masih proses berkembang tentunya masih harus terus berbenah dalam memperbaiki segala aspek di daerahnya. Sehingga nantinya bisa menjadi daerah yang lebih maju dari masa ke masa. Begitupun Kabupaten Banyuwangi yang masih terus berbenah untuk mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terpantau terus menurun tiap tahunnya, dengan program smart kampung pemerintah berusaha mengentaskan Kabupaten Banyuwangi dari masalah kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Banyuwangi dengan platform smart kampung telah lebih dahulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa. Hal ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada tahun 2022. Angka kemiskinan di Banyuwangi memang harus terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu diatas dua digit. Per 2022, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen, level terendah sepanjang sejarah Kabupaten Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Dari praktik smart kampung yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek. Desa – desa di Banyuwangi nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik. Smart kampung yang selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa, terus dikembangkan dalam berbagai program. Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka, namun juga dikembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya.
Selain smart kampung, kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi juga turut teratasi melalui program pemerintah pusat yakni seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), dan program Keluarga Harapan.
Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai permasalahan kota di Kabupaten Banyuwangi ini adalah tiap – tiap kota pasti memiliki berbagai permasalahannya masing – masing, hanya tinggal bagaimana pemerintah menyikapi dan mengatasinya. Namun bukan hanya pemerintah daerah saja yang bertanggung jawab dalm hal ini, peran serta dukungan dari masyarakat juga penting. Apalagi pada masalah kebersihan lingkungan, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan agar segala harapan dan usahanya bisa tercapai dan berjalan secara maksimal. Dengan usaha kita bersama untuk mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik.
