Perlu juga membangun  public awarness agar masyarakat perlu memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pengawasan lingkungan dan mengenali hak-hak hukum mereka terkait Anti-SLAPP. Edukasi hukum harus diperluas agar masyarakat tidak terjebak dalam intimidasi hukum yang dilakukan korporasi atau pejabat.
Penguatan Kapasitas Penegak Hukum juga harus dilakukan melalui sinergi antar-penegak hukum menjadi kunci. Polisi, jaksa, dan hakim harus diperlengkapi dengan perspektif lingkungan hidup yang lebih dalam. Tanpa pemahaman yang komprehensif, implementasi Anti-SLAPP hanya akan menjadi janji kosong.
Dengan melakukan beberapa hal diatas, termasuk memperkuat kerangka kebijakan Anti-SLAPP dan berkolaborasi dengan lembaga internasional, secara politik menunjukkan keberpihakan politik Pemerintah Prabowo-Gibran  terhadap isu lingkungan.
Masa Depan Perlindungan Lingkungan
Membangun kebijakan Anti-SLAPP yang kuat bukan hanya soal melindungi pejuang lingkungan, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan masa depan lingkungan hidup di Indonesia. Suara-suara kritis harus terus diperjuangkan, bukan dibungkam dengan gugatan hukum yang dirancang untuk menghentikan mereka. Perlindungan yang kuat bagi pejuang lingkungan adalah langkah vital untuk mencegah bencana ekologi yang semakin membayangi negeri ini. (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
