Jawabnya adalah efektivitas dan efisiensi anggaran. Telkom, PLN atau PDAM ndak mau repot membangun jaringannya melewati tanah-tanah penduduk atau swasta. Istilahnya pakai yang sudah ada aja dulu!. Toh untuk kepentingan publik.
Pernah suatu ketika sebuah jalan raya yang panjangnya mencapai 3 km selesai dilakukan pengaspalan ulang sekaligus pelebaran jalan kiri dan kanan bertambah masing-masing 1 meter.Â
Pengguna jalan tentunya puas dengan keberadaan jalan baru yang mulus tanpa bopeng-bopeng, mempercepat perjalanan bagi para pengendara.Â
Berselang tiga bulan setelah jalan selesai diaspal hotmix, beberapa orang pekerja galian turun dari sebuah truk dan tidak memakan waktu lama memasang papan kecil bertuliskan 'ada pekerjaan galian, hati-hati'.Â
Bagi yang membaca tulisan tersebut pasti seketika hancur luluh dan lemas jika dapat membayangkan bahwa untuk beberapa hari kedepan jalan tersebut berubah menjadi jalur kemacetan.Â
Yang mengenaskan adalah kondisi jalan baru berubah menjadi jalan rusak akibat galian yang membongkar sisi jalan yang baru diaspal.
Melihat realitas ini, seringkali kita dipertontonkan akan koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan publik di negara kita yang terkesan tidak selaras, serasi dan sepemahaman.Â
Ketika Dinas PU selesai mengaspal jalan dan seolah seketika itu pengelola Telkom atau PDAM bisa dengan mudah membongkar jalan tersebut dengan alasan pemeliharaan jaringan yang tentu saja mengedepankan 'untuk kepentingan masyarakat'.Â
Setiap tahun kejadian ini sepertinya selalu terulang dan telah menjadi bagian keseharian kita. Penyakit kambuhan.
Pernah nggak kepikiran untuk membuat sebuah terowongan dibawah jalan agar seluruh pipa dan kabel melalui terowongan tersebut sehingga jika ada pemeliharaan dapat dilakukan tanpa harus merusak jalan raya diatasnya? Atau barangkali ada solusi lain?
Namun yang harus dilakukan dalam waktu cepat adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara jalan, pipa dan kabel.Â
