Keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Siang tadi, sejumlah elemen masyarakat menggelar demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, memprotes kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Massa terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (HipWin) juga menunjukkan reaksinya. Melalui Ketua Umumnya, Rojikin, HipWin menyesalkan kebijakan kenaikan harga tersebut dan menganggap Pemerintah tidak peduli terhadap rakyatnya sendiri. Naiknya harga BBM menjadi pukulan hebat bagi lebih dari 20 ribu pedagang Warteg yang masih belum pulih benar dari dampak pandemi. Selain kalangan pedagang, nelayan juga terdampak imbasnya. Pengeluaran kebutuhan bahan bakar kapal untuk berlayar bertambah. Tentu masih banyak dampak lain yang akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Bursa saham terdampak juga. Salah satunya secara langsung berdampak pada sektor logistik dan transportasi. BBM merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada biaya produksi. Meningkatnya biaya produksi menghasilkan emiten rendah dan tentu akan ditutupi dengan menaikkan tarif jasa ke konsumen. Yang pasti bahwa masih banyak dampak lain yang akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Jika mengulasnya disini akan memperbanyak rangkaian kata. Biarlah menjadi topik tersendiri bagi teman-teman kompasianer untuk mengurainya. Paling tidak, pemberitaan kenaikan harga BBM subsidi berhasil menenggelamkan sesaat pemberitaan perjalanan kasus Ferdy Sambo.
Seperti sudah menjadi dalilnya bahwa tidak selalu kebijakan itu mendapat sambutan positif terlebih jika kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak tak terkecuali kebijakan kenaikan harga BBM yang telah diberlakukan Pemerintah sejak 3 September 2022. Dari sisi Pemerintah, argumentasi yang mendasari diambilnya kebijakan kenaikan harga BBM sudah jelas tergambarkan dari pernyataan Presiden Joko Widodo saat konferensi pers 3 September 2022 di Istana Negara. Begini kutipan pernyataan Presiden:
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari 152,5 trilyun menjadi 502,4 trilyun rupiah dan itu akan meningkat terus. Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian.."Â
Dari kutipan pernyataan diatas, secara garis besar, kita dapat melihat bahwa ada dua alasan mendasar, yaitu anggaran subsidi yang semakin membengkak dan formula peruntukkan subsidinya yang tidak tepat sasaran. Perihal pertama, berkaitan dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia akibat situasi ekonomi dan politik global yang terdampak perang Rusia-Ukraina serta memanasnya hubungan China-AS-Taiwan. Sedikit agak paham mengenai hal ini karena sedari bangku SLTP kita sudah diajari konsep demand and supply.
Perihal kedua, mengenai kebijakan subsidi yang diterapkan selama ini yang menguntungkan golongan ekonomi menengah keatas, agak sulit juga menelaahnya. Pasalnya kebijakan subsidi adalah kesapakatan Pemerintah dan DPR. Pasti ada perhitungan dan pengkajian mendetail terkait angka-angka yang mendasari subsidi dan juga penentuan subjek penerima subsidi. Semua telah dibahas, dimusyawarahkan, dikuliti, atau apapun namanya. Kitapun meyakini bahwa ada keterlibatan sejumlah ahli dan pakar dibidangnya yang pada akhirnya Pemerintah memutuskan memberi subsidi. Bagi yang awam tentu agak sulit juga mencerna jika dikatakan bahwa hampir 70 persen kebijakan subsidi tidak tepat sasaran. Seharusnya di titik ini, ada revisi, ada evaluasi, ada pembahasan ulang untuk memastikan kebocoran subsidi itu tidak terjadi lagi. Atau hasil evaluasinya adalah harus menaikkan harga BBM subsidi?
Dari sisi masyarakat, pengguna BBM bersubsidi, kenaikan harga merupakan sesuatu yang tidak diharapkan. Pemulihan pasca pandemi covid 19 belum mencapai 'kesembuhan' seratus persen  sehingga harga BBM naik seperti Mjolnir yang diayunkan Thor dan diarahkan ke depan sehingga hentakannya yang disertai petir memukul mundur lawan-lawannya. Tontonlah kembali sekuelnya Thor agar kita bisa sedikit terbebas dari belenggu 'kenaikan harga BBM'.
Masyarakat itu sangat simple. Apa yang sudah mereka bangun, jalani, lewati, hadapi, mereka kerjakan sehari-hari tidak ingin nuansa tersebut terganggu. Apalagi jika ada turbulensi dan masuk dalam ruang hampa udara. Pasti akan menghentak-hentak. Kenaikan harga barang dan jasa menjadi momok yang berusaha dihindari masyarakat. Hal itu butuh proses adaptasi. Kemampuan adaptasi yang lamban juga akan memperparah keadaan.Â
Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi mau tidak mau harus kita terima. Tidak ada alasan untuk mengatakan no no no no no..... lha wong wis diumumke... Kita harus meyakinkan diri kita bahwa apa yang diputuskan Pemerintah adalah yang terbaik. Presiden Jokowi dan para menterinya sudah mengkajinya lebih dalam, bahkan lebih dalam dari kedalaman samudera terdalam. Toh Pemerintah sudah mengakui bahwa sebenarnya kebijakan tersebut diambil dalam situasi yang sulit serta merupakan pilihan terakhir.
Mari kita doakan agar badai cepat berlalu dan kita segera dapat mendarat di Asgard, bertemu Odin, Thor dan Loki...
