Hasto bilang, pernyataan Puan adalah bukti dijalankannya fungsi pengawasan DPR RI. Karena dalam demokrasi, check and balance tidak bisa ditawar.
Bahkan mengenai kritik, Hasto bilang Fraksi PDI Perjuangan pernah lebih keras saat Megawati menjadi Presiden. Yakni menolak adanya tiga undang-undang, seperti Undang-Undang Free Trade Zone, Undang-Undang Keuangan Negara, dan mengkritisi kebijakan kenaikan harga.
Dan ingat, DPR di bawah kepemimpinan Puan juga sudah bersinergi baik dengan pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19. DPR-Pemerintah menyetujui refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi, DPR juga membantu percepatan pendistribusian vaksin ke daerah. Malahan, Puan sama Jokowi blusukan bareng menemui para petani di masa pandemi di Malang, Jawa Timur.
Kebayang enggak sih kalau saat pandemi gini DPR masih dipimpin sama Fadli Zon and the gank?
Jadi, apa yang disampaikan Puan seharusnya bisa lebih mudah dimonitor pemerintah dalam konteks untuk mempercepat penanganan pandemi. Sesederhana itu. Pak Jokowi, monitor?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H