"Percuma PPKM diperpanjang, kalo pelaksanaannya enggak keras," tulis seorang teman di status WA-nya, setelah Presiden Jokowi mengumumkan PPKM Darurat atau PPKM Level 4 diperpanjang.
Tapi, perbincangan yang ramai setelah itu bukan lagi soal PPKM diperpanjang, melainkan tentang aturan maksimum 20 menit saat makan di warung yang disampaikan Presiden. Netizen yang super kreatif langsung membanjiri media sosial dengan konten-konten jenaka sekaligus menyindir aturan waktu makan itu.
Menariknya, suara-suara di tiktok, twitter, Instagram dan platform lainnya dimonitor Puan Maharani dengan membuat pernyataan bahwa pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif mencegah penularan Covid-19.
Kemudian, bagaimana teknis pengawasannya? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat? Itu yang diminta Puan dijelaskan rinci oleh pemerintah.
"Kalau dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Ketua DPR RI tersebut.
Mudah sebetulnya untuk memahami makna pernyataan Puan itu. Karena intinya, DPR ingin pemerintah membuat aturan efektif dan menjaga kepercayaan masyarakat bahwa penanganan pandemi dilakukan serius dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Tapi apa yang diramaikan setelahnya? Malah Puan dibilang jadi suka mengkritik pemerintah.
Lho, sebagai Ketua DPR RI, sudah jadi tugas Puan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Itu salah satu fungsi DPR.
Kalau serba setuju, nanti DPR balik lagi kayak di zaman Orba, cuma jadi lembaga stempel, atau seperti lagu Iwan Fals "...hanya tau nyanyian lagu setuju." Emangnya mau? Ya, janganlah. DPR sekarang udah enggak kayak begitu, Bro.
Lalu ada lagi yang nanya: "Puan kan PDIP, separtai sama Jokowi, harusnya jangan kritik-kritik gitu dong!"
Pertanyaan itu terjawab dalam sebuah acara di TV One, yang menghadirkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai narasumber.
