Demokrasi adalah tatanan utama dari sebuah negara yang berdaulat dan adil. Di Indonesia, proses demokratisasi telah berjalan selama sejak lebih dari dua dekade sejak Reformasi 1998. Namun, berbagai tantangan, rintangan dan peluang terus muncul, menuntut perhatian dan tindakan lebih dari berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan Negara Indonesia.
Tantangan Demokrasi
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi demokrasi di Indonesia adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi " budaya " yang mengakar melibatkan pejabat tinggi hingga tingkat lokal mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketidakpercayaan publik pada institusi pemerintah dinilai sangat mengkhawatirkan dan suatu saat bisa menjadi " Bom waktu " yang akan menghancurkan Negara Indonesia sendiri. Masyarakat bisa saja melakukan demonstrasi secara besar - besaran sebagai bentuk ketidakpuasan kepada instansi - instansi pemerintah, Demontrasi tentu saja bisa menimbulkan peluang kerusuhan yang secara besar di berbagai baik di Pusat hingga menyebar ke daerah - daerah di seluruh Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang mencuat seperti yang melibatkan pejabat kementerian, kepala daerah, anggota legislatif hingga aparatur di tingkat pedesaan menunjukkan betapa sistematisnya masalah korupsi ini.
Selain korupsi, polarisasi politik juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi. Polarisasi yang terjadi tidak hanya antar partai politik tetapi juga di kalangan masyarakat, seringkali dipicu oleh isu-isu identitas seperti agama dan etnisitas. Kampanye politik yang menggunakan isu-isu identitas sebagai alat untuk meraih dukungan telah memperdalam perpecahan sosial, yang pada gilirannya dapat melemahkan kohesi nasional. Polarisasi politik juga dapat menimbulkan ketidakstabilan kondisi geo politik Indonesia, Masyarakat terlalu membanggakan asal partai politiknya dan merendahkan partai - partai politik lainnya.
Media sosial, meskipun memberikan platform untuk ekspresi bebas, juga membawa tantangan tersendiri. Penyebaran berita palsu (hoaks) dapat dengan mudah menyebar dan ujaran kebencian sering kali lebih cepat dan lebih luas dibandingkan informasi yang benar dan akurat. Hal ini menciptakan lingkungan informasi yang beracun dan berbahaya di mana masyarakat kesulitan untuk memisahkan fakta dari opini dan kebenaran dari kebohongan. Pemerintah Indonesia harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak dengan mudah terpengaruh berita atau informasi yang ada di media sosial dan bisa dengan bijak memilih sumber informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan isinya.
Peluang untuk Penguatan Demokrasi
Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi harus menjadi prioritas utama. Pemberantasan korupsi yang efektif tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi harus lebih diatur oleh pemerintah, Pemberian hukuman seumur atau hukuman mati bisa saja diberlakukan agar pelaku korupsi jera atas tindakannya dan masyarakat yang ingin melakukan tindakan korupsi bisa berpikir ulang karena akan dikenakan hukuman yang berat, Korupsi di Indoensia juga termasuk kedalam kejahatan " Extra Ordinary Crime " setara dengan kejahatan genosida, narkoba dan terorisme. Korupsi digolongkan kejahatan luar biasa karena sifatnya yang merusak dan menyebabkan kerugian bagi orang lain.
Pendidikan politik juga harus ditingkatkan, baik di sekolah maupun di masyarakat luas. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih kritis terhadap informasi yang diterima dan lebih bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, pendidikan politik juga dapat mengurangi polarisasi dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan keragaman.
Peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi harus dioptimalkan. Media harus menjalankan fungsinya sebagai pemberi informasi yang objektif dan akurat, serta sebagai pengawas (watchdog) terhadap kekuasaan. Selain itu, regulasi yang tepat terhadap media sosial juga perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
Kesimpulan
