Pada ultah salah satu TV Swasta yang berlangsung pada Rabu 14 Februari 2018 lalu, ada yang menarik perhatian saya. Yang menjadi penarik perhatian saya adalah ketika Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, memberikan pernyataan perihal pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
Dalam keterangan yang berdasarkan kunjungan kerjanya di wilayah Indonesia Timur, Zulkifli hasan menyampaikan keluhan masyarakat Indonesia timur yang selama ini merasakan negara tak pernah hadir di wilayah mereka. Sehingga banyak yang berpendapat, masih adakah Indonesia untuk mereka?
Keterangan zulkifli hasan yang menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia timur, memang cukup tepat di forum ultah salah satu TV Swasta Terkemuka kemarin yang banyak dihadiri tokoh-tokoh penting negara.
Kesenjangan pembangunan antar wilayah memang selalu menjadi masalah yang selalu mengemuka, karena memang permasalahan pembangunan antar wilayah yang kurang merata antara wilayah barat Indonesia dan indonesia timur, seakan tak pernah ada penyelesaian.
Setelah adanya pemaparan dari zulkifli hasan, maka tak ketinggalan Amien Rais yang merupakan Tokoh Reformasi dan ketua Dewan Pakar PAN juga menyatakan, bahwa memang banyak yang belum selesai dari negeri ini. Salah satunya pemerataan pembangunan. Dalam Masalah pemerataan pembangunan, memang amien rais adalah salah satu tokoh yang selalu menyoroti masalah ini semenjak era reformasi bergulir.
Bahkan amien rais pernah memprediksi Indonesia bisa pecah seperti uni soviet atau yugoslavia, jika masalah pemerataan tak kunjung usai. Amien Rais dimasa awal reformasi pernah mengusulkan sistem negara federasi untuk Indonesia, sebagai solusi dari pecahnya Indonesia seperti Uni Soviet.
Akan tetapi usulan amien rais tak banyak yang mendukung, sehingga sistem otonomi daerah seluas-luasnya yang masih berlandaskan sistem negara kesatuan lah yang dipilih hingga saat ini.
Melihat pernyataan zulkifli hasan dan amien rais, tentu membuat kita teringat akan dua wilayah yang pernah dan masih bergolak hingga saat ini. Aceh dan Papua, kedua wilayah ini sama-sama berada di ujung Indonesia.
Cuma bedanya satu di ujung barat (Aceh) dan satunya lagi berada di ujung timur (Papua). Jika diibaratkan, pergolakan kedua wilayah yang menjadi wilayah terkaya indonesia dalam hal sumber daya alam ini memang beralasan, alasannya adalah pemerataan pembangunan. Ini yang pastinya selalu menjadi masalah dari adanya disintegrasi daerah selama ini.
Aceh, Papua dan sentralisasi pembangunan
Suara masyarakat Indonesia timur yang disampaikan zulkifli hasan, dan pernyataan amien rais akan peluang terpecahnya Indonesia. Memang adalah hal yang perlu menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah pusat.
Karena meskipun kini sistem otonomi luas telah diterapkan hingga saat ini , tetapi tak bisa menghilangkan kesenjangan antara jawa-luar jawa atau Indonesia Barat-Timur. Memang sejujurnya setelah negara kita mengalami sistem sentralisasi ala orde baru selama 32 tahun, efek sentralisasi antara jawa-luar jawa tak bisa hilang dengan mudah, apalagi sentralisasi politik dan ekonomi yang terjadi masih mengakar hingga kini.
Hingga saat ini, dominasi pulau jawa dalam perekonomian Indonesia masih berada diangka 57 persen, dan disusul pulau sumatera dengan dominasi ekonomi 23 persen dari PDB nasional. Itu berarti 80 persen perekonomian terpusat di jawa dan sumatera. Selebihnya 20 persen adalah perekonomian milik sulawesi, kalimantan, papua dan indonesia timur.
Dengan terpusatnya perekonomian kita, memang selalu menjadi masalah adanya diintegrasi bangsa. Aceh dan Papua adalah kedua wilayah yang menuntut keadilan sosial, karena sila ke-5 kita seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan kita. Yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Pusat ekonomi baru dan Pembangunan yang merata
Dahulu ada istilah didaerah, "Indonesia hanyalah pulau jawa dan jakarta saja". Istilah tersebut memang terus berada dalam pandangan masyarakat daerah, karena memang selama ini daerah-daerah khususnya luar jawa dan terutama Indonesia timur. Jalan antar provinsi maupun infrastruktur yang kondisinya cukup baik, bagaikan barang langka.
Efek sentralisasi memang masih mengakar saat ini, tetapi bukankah setelah era reformasi berjalan sudah seharusnya kita lepas landas dan menghapuskan efek sentralisasi tersebut. Karena itulah memang masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan antara jawa-luar jawa.
Beberapa waktu lalu kita memang sempat dikagetkan oleh rencana pemerintah untuk melakukan pemindahan ibukota ke Kalimantan, akan tetapi entah kenapa rencana tersebut hilang begitu saja.
Padahal bagi masyarakat luar pulau jawa, pemindahan ibukota bagaikan suatu angin segar bagi pemerataan pembangunan. Karena bung Karno saja pernah berkata masa depan Indonesia nantinya ada di Pulau Terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan.
Karena sudah pasti jika memang benar ibukota akan dipindahkan ke kalimantan, maka saya tak bisa bayangkan efek domino perkembangan ekonomi sudah pasti akan menyebar keluar pulau jawa yang sudah berat bebannya hingga saat ini.
Memang membangun negara kepulauan seperti indonesia tak mudah, karena terpisahnya daratan-daratan indonesia yang berbentuk kepulauan, maka tak heran pembangunan indonesia masih bersifat sentralisasi hingga saat ini.
Tak seperti amerika serikat yang merupakan negara daratan, yang tentu sangat mudah membangun jalur transportasi yang menghubungkan seluruh negerinya. Tetapi ada peluang bagi Indonesia, jika memang ingin membangun pemerataan pembangunan selayaknya amerika serikat.
Selain pemidahan ibukota, membangun kota-kota metropolitan disetiap pulau-pulau utama seperti sulawesi, kalimantan dan papua adalah jalan yang paling ampuh mengatasi ketimpangan yang ada.
Jika dahulu Indonesia terpusat oleh jakarta, sebagai pusat ekonomi sekaligus politik Indonesia. Maka dengan konsep membangun metropolitan baru hampir setara atau bahkan menyamai kota jakarta disetiap pulau utama adalah solusinya.
Jadi setiap pulau-pulau utama memiliki kota metropolitan yang bisa menjadi pusat perdagangan disetiap pulau utama dan wilayah sekitarnya. Sehingga setiap kota metropolitan yang ada pada setiap pulau utama tersebut akan menjadi lokomotif perekonomian pulau utama dan wilayah sekitarnya.
Sebagai contoh, sumatera memiliki kota Medan sebagai metropolitan utama yang menjadi pusat perdagangannya. Sehingga dalam lokomotif ekonomi, seharusnya kota Medan sudah cukup baik untuk menjadi pusat perdagangan menggantikan peran kota jakarta selama ini jika memang diberikan dukungan infrastruktur ekonomi setara Jakarta.
Konsep membangun pusat ekonomi baru disetiap wilayah sudah lama diterapkan di negara besar sekelas amerika serikat. Dimana amerika serikat adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan otonomi yang seluas-luasnya.
Sehingga tak heran peran perdagangan dan ekonomi tak hanya New York saja yang menopang. Akan tetapi kota-kota besar lainnya seperti Los Angeles, Seatlle, Houston juga memiliki perannya masing-masing dalam setiap wilayahnya.
Sedangkan politik, cukup Washington DC saja yang berperan, sehingga mengambil contoh pembangunan ala negara amerika serikat, memang tak sepenuhnya salah dan tak seperti semut yang mengidolakan langit.
Karena secara luas wilayah, Indonesia hanya layak disandingkan dengan negara-negara besar seperti AS, australia, china, Brazil dan india. Pemerintah saat ini memang tengah berupaya menghilangkan sentralisasi tersebut, kita perlu akui itu.
Terutama dalam hal infrastruktur, pemerintah saat ini selalu bekerja agar pembangunan infrastrutur merata diseluruh Indonesia. Tetapi membangun pusat-pusat ekonomi baru jauh lebih baik, karena dengan adanya pusat-pusat ekonomi baru disetiap wilayah di Indonesia. Maka pembangunan infrastruktur pun ikut menggeliat. Karena bagaimana kita membangun jalan tol, jika pengguna dan potensi ekonominya tak mendukung?
Maka itu, membangun pusat-pusat ekonomi baru dan meniru konsep pembangunan pusat ekonomi baru ala negara-negara besar seperti AS, Brazil, india, china dan australia. Adalah langkah yang tepat.
Sehingga masyarakat Indonesia timur tak harus lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk merantau dan merubah nasib. Cukup ke kota Makassar saja yang sudah baik kemampuan ekonomi dan infrastrukturnya.
Maka dari itu membangun pusat ekonomi baru selain Jakarta adalah langkah tepat mengatasi ketimpangan, yang jika berhasil akan diikuti dengan perkembangan infrastruktur sebagai dampak dari kemajuan kemampuan ekonomi masyarakat.