Tetapi Trump yang secara kontroversi langsung melakukan pengakuannya terhadap Yerussalem sebagai ibukota Israel adalah suatu langkah yang Blunder. Politik luar negeri AS yang disaat rezim Obama yang berasal dari partai Demokrat berkuasa, yang secara perlahan sedikit melunak terhadap berbagai politik internasionalnya.
Akan tetapi di era Trump, politik luar negeri AS seakan mengalami kemunduran dengan berbagai kebijakan konservatif AS. Trumphanya seperti terpaku pada janji kampanyenya pada Pilpres 2016 lalu, yang mana pemindahan ibukota dari Yerussalem ke Tel. Aviv adalah salah satu janji kampayenya.
Trump memang menang dengan kekuatan konservatif di AS, karena memang secara basis massa partai Republik yang merupakan tempat Trump bernaung adalah partai yang beraliran konservatif. Yang tentu saja berbeda dengan partai tempat bernaungnya Obamayaitu Demokrat yang lebih liberal.
Kemenangan Trump atas Hillary pada Pilpres AS 2016 lalu, seakan masih menuai pro dan kontra, karena Hillary yang awalnya dijagokan kalah oleh Trump. Padahal jika merujuk pada jumlah suara pemilih  Hillary yang menang dengan perolehan suara Hillary 65 juta suara dan Trump 62 juta suara.
Tetapi, karena negara Amerika Serikat  tidak menganut sistem suara terbanyak melainkan dominasi suara per negara bagian (Provinsi jika di Indonesia). Maka Trump-lah yang menang. Sehingga tak heran polarisasi antara pendukung Trump dan Hillary masih terasa hingga kini.
Maka dari itu dari masih kuatnya polarisasi  tersebut, tak heran Elektabilitas Trump terus menurun. Maka dengan kebijakan Trump memindahkan Ibukota Israel dari Tel. Aviv ke Yerussalem tersebut, Trumpseakan ingin menjaga pemilih konservatifnya di AS.
Trump ingin menjaga atau bahkan menambah basis pendukungnya, mengingat kebijakan AS atas Israel adalah salah satu kebijakan startegis AS dalam politik internasional. Mungkin ini menjadi salah satu alasan Trump dengan segera merealisasikan janji kampanye-nya terkait pemindahan Ibukota Israel.
Apalagi terlihat jelas Trump anti imigran asal negara berkembang dan muslim, padahal negara tetangganya saja seperti Kanada dibawah Perdana Menteri Justin Trudeau malah lebih terbuka terhadap imigran-imigram yang datang ke Kanada. Bahkan Perdana Menteri Justin mengucapkan salam ahlan wa sahlan alias selamat datang terhadap imigran-imigran muslim yang datang ke negaranya.
Trump seharusnya benar-benar memahami, bahwa kini ia memimpin sebuah negara yang mengagungkan-angungkan kebebasan, HAM dan Demokrasi. Sehingga langkah Trump yang melanggar hukum internasional tersebut seakan menambah Blunder kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Trump juga harus menyadari bahwa negara Amerika Serikat itu sendiri dibangun oleh para imigran yang datang dari berbagai belahan dunia.
Semoga Trump dan para Presiden-Presiden AS selanjutnya benar-benar memahami salah satu bait kata dalam lagu nasional Amerika Serikat yaitu The Land Of the Free(Tanah Kebebasan). Karena sebagai negara yang dikenal sebagai tanah kebebasan, Trump dan pemerintahan Federal AS, harus memaknai pesan konstitusi negaranya terlebih dahulu. Bahwa kebebasan dan HAM adalah fondasi dari negaranya itu sendiri dan seharusnya diterapkan dalam kebijakan politik internasional AS itu sendiri.
