Myanmar adalah sebuah negeri di Asia Tenggara yang perjalanan kebangsaannya tidak pernah terlepas dari peran Militer. Pada tahun 1988, pemerintahan Junta Militer telah memegang kendali pada pemerintahan negara Myanmar hingga saat ini. Negara yang berawal bernama "Burma" ini berganti nama menjadi Myanmar, ketika pemerintahan Junta Militer berkuasa. Myanmar adalah negara kedua setelah Thailand di Asia Tenggara. Dimana Militer selalu ingin memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan sipil.
Dengan kendali militer dalam pemerintahan sipil pastinya sistem Politik Myanmar tidak Demokratis selayaknya Indonesia pada saat ini. Akan tetapi pada kali ini saya tidak akan membahas tentang sejarah negara Myanmar dan dominasi Militer dalam pemerintahan sipil Myanmar secara mendetail. Akan tetapi konflik kemanusiaan yang terjadi di Negara yang kini bernama Myanmar itu.
Konflik antara militer Myanmar dengan kelompok Minoritas muslim Rohingya kembali pecah. Setelah terjadinya Konflik besar pada tahun 2012 lalu. Konflik antara Militer Myanmar dengan kelompok Minoritas muslim Rohingya di Myanmar kembali pecah. Dan kali ini merupakan yang terparah dalam sejarah konflik antara Minoritas muslim Rohingya dengan pasukan pemerintah Myanmar.
Bagaimana tidak, berdasarkan pemberitaan media Online Kumparan.com. European Rohingya Council (ERC) mengatakan antara 2.000 dan 3.000 Muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat hingga Minggu lalu . Rabu (30/8/2017).
Bahkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Daniel Anzar Simajuntak mengatakan "Apa yang terjadi di Myanmar bagi saya bukan konflik, namun pembantaian. Pembantaian yang sudah lama berlangsung namun dunia seolah tak mampu berbuat apa-apa, namun, sekadar bersikap menunjukkan keprihatinan dan empati yang menurut saya basa-basi dalam pergaulan diplomasi perdamaian dunia.
Dunia seakan diam dan membisu pada tragedi Myanmar. Bahkan negara Indonesia itu sendiri lebih memilih "Soft Diplomasi" terhadap Myanmar. Padahal sebagai negara terbesar di Asia Tenggara serta sekaligus negara dengan jumblah Populasi muslim terbesar di dunia. Seharusnya Indonesia bisa menjadi "negara kunci" yang sangat penting dalam penyelesaian konflik antara Myanmar dengan Minoritas muslim Rohingya.
Dengan populasi muslim lebih dari 200 juta jiwa, serta pengaruh yang sangat besar terhadap organisasi ASEAN. Seharusnya Indonesia lebih aktif dan keras terhadap pemerintah Myanmar, yang seolah membiarkan pasukannya terus memburu rakyat sipil tak berdosa. Bahkan pemerintahan Myanmar seakan membuat citra buruk etnis rohingya kepada dunia. Dengan menyebut Rohingya Solidarity Organisation (RSO), sebagai ektrimis dan teroris berbahaya. Sehingga citra buruk etnis Rohingya pun seolah-olah ingin dibentuk oleh pemerintah Myanmar itu sendiri.
Padahal pergerakan militan Rohingya tersebut tak terlepas untuk melakukan pembebasan entis Rohingya yang pada saat ini merupakan etnis minoritas paling menderita di dunia.
Sekilas rasanya saya tidak percaya tragedi kemanusiaan yang merupakan salah satu yang terparah di dunia tersebut terjadi di benua Asia. Karena biasanya tragedi kemanusiaan paling seiring terjadi di benua Afrika. Karena sistem politik negara-negara Asia yang mayoritas lebih stabil. Dibandingkan sistem politik di benua Afrika. Apalagi tragedi kemanusiaan ini terjadi pada abad modern dan digital pada saat ini. Dimana proses Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sudah populer dan menjadi isu yang sangat penting diabad modern pada saat ini.
Tragedi kemanusiaan ini pun bahkan sanggup membuat Dunia seolah "lunak" terhadap Myanmar. Khususnya pemerintah Indonesia. Yang hingga saat ini belum sekeras negara Turki dalam menindak tegas negara Myanmar.
Ada apa dengan pemerintah Indonesia? Apa yang mereka takutkan pada Myanmar? Tentu itulah mungkin yang ada dalam kepala saya, atau mungkin ada dalam kepala para pembaca. Bagaimana tidak, sebagai salah satu negara pendiri organisasi Asean. Serta dengan ekonomi terbesar di Asean. Apalagi ditambah dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di Indonesia. Seharusnya Indonesia dapat menjadi penengah dan "Negara Kunci" untuk menghentikan Myanmar melakukan tindakan diskriminatif tersebut.
