Mohon tunggu...
Muhammad Dendy
Muhammad Dendy Mohon Tunggu... Seniman - menulis adalah obat hati

"saya adalah orang yang selalu ingin belajar dan selalu ingin mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri saya"

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dampak Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila terhadap Proses Demokrasi Indonesia

14 Juli 2017   17:12 Diperbarui: 15 Juli 2017   18:40 10358
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemerintahan Joko Widodo pada Rabu 12 Juli 2017 lalu telah menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Pembubaran Ormas anti pancasila. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto. Berdasarkan Pemberitaan dari Kumparan.com. Setelah melalui serangkaian kajian,

Presiden Joko Widodo akhirnya resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).Penerbitan perppu itu diumumkan Menkopolhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (12/7). Menurut Wiranto, Perppu yang dikenal dengan 'Perppu pembubaran ormas' itu, sudah diteken Presiden Jokowi sejak dua hari yang lalu."Pemerintah memandang perlu menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tanggal 10 Juli 2017. Jadi Perppu sudah dikeluarkan 2 hari yang lalu," ucap Wiranto. (Sumber)

Berdasarkan keputusan tersebut, itu berarti pemerintah dapat sewaktu-waktu membubarkan Ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi pancasila, yang selama ini dianggap berbahaya terhadap keberadaan ideologi pancasila. Dalam keputusan tersebut, tentunya memperkuat kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan pancasila, tanpa proses peradilan yang selama ini berlaku semenjak adanya proses demokratisasi setelah era reformasi. 

Semenjak era reformasi 1998 yang memberikan ruang lebih luas terhadap proses demokratisasi Indonesia. Indonesia terus membenahi diri dalam menjalankan proses demokrasi, yang selama era orde baru dikebiri dengan label "Demokrasi Terpimpin". Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah bagian dalam proses demokrasi tersebut, sehingga tindakan pemerintah untuk membatasi keberadaan ormas dengan Perppu tersebut, adalah kemunduran dalam proses demokrasi yang berjalan di Indonesia setelah era reformasi 1998. Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu pembubaran ormas, tentunya akan memberikan dampak yang luas dan menyeluruh terhadap kehidupan demokrasi Indonesia, yang selama ini oleh dunia barat, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menjalankan sistem demokrasi secara baik dan matang. Berikut adalah dampak Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila terhadap proses demokrasi Indonesia.

Pemerintah dapat membubarkan Ormas Anti Pancasila tanpa proses peradilan

Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2017, maka secara otomatis  UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, akan tergantikan oleh Perppu Nomor 2 tahun 2017 tersebut. Pemerintah tentunya akan dapat lebih mudah membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan pancasila tanpa proses peradilan. Masih ingatkah dengan wacana pemerintah beberapa waktu lalu yang ingin membubarkan ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap bertentangan denga pancasila? hambatan pemerintah pada saat itu adalah harus membubarkan ormas HTI dengan mekanisme pengadilan. 

Sehingga pemerintah mengurungkan niatnya untuk membubarkan ormas HTI pada beberapa waktu lalu. Dengan adanya Perppu pembubaran ormas tersebut, maka kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan pancasila, akan menjadi mudah dan tanpa kendala. Termasuk pembubaran ormas HTI. Sehingga dengan adanya pembubaran ormas tanpa adanya mekanisme peradilan tersebut, akan membuat Indonesia akan kembali pada era orde baru dulu. Pada era orde baru, pemerintah dapat membubarkan ormas-ormas tanpa proses pengadilan, sehingga akan membuat kemunduran dalam pelaksanaan proses demokrasi Indonesia.

Pemerintah Dapat dengan mudah menyasar ormas-ormas yang bersebrangan pendapat dengan pemerintah

Dengan adanya Perppu Nomor 2 tahun 2017, maka secara langsung pemerintah akan mendapatkan payung hukum yang sangat kuat, untuk menggunakan perppu tersebut sebagai kekuasaan penuh pemerintah, untuk mengontrol ormas-ormas yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Semenjak era reformasi, ormas-ormas oposisi tumbuh seperti jamur yang tumbuh setelah hujan turun. Maka dari itu dengan berdalih pemberantasan ormas anti pancasila,  pemerintah dapat dengan sewenang-wenang melumpuhkan ormas-ormas yang bersebrangan dengan pemerintah, dengan dalih ormas-ormas tersebut tidak sesuai dengan pancasila atau anti pancasila.

Perppu ini dapat dijadikan senjata-senjata ampuh bagi pemerintah, untuk melumpuhkan ormas-ormas yang menjadi lawan politik pemerintah. Sehingga Perppu ini akan dijadikan alat bagi pemerintah, untuk membungkam ormas-ormas kritis yang dianggap bersebrangan dengan pemerintah. Pada era orde baru, cara-cara ini pernah dilakukan untuk membungkam lawan-lawan politik rezim soeharto. Sehingga Perppu ini dapat membangkitkan sistem demokrasi terpimpin yang pernah berjaya di era orde baru dahulu. Sehingga tentunya, merupakan langkah pengebirian demokrasi yang dilakukan pemerintah, demi kepentingan politik pemerintah, untuk membungkam ormas-ormas yang selama ini kritis dan bersebrangan dengan pemerintah.

Negara Indonesia akan menjadi negara kekuasaan

Indonesia yang kita kenal semenjak era reformasi, tentunya perlahan-lahan menjadi negara yang demokratis dalam menjalankan setiap peraturan hukum dan politiknya. Kebebasan berorganisasi dan berserikat adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya Perppu pembubaran ormas anti pancasila tersebut. Indonesia akan bertransformasi menjadi negara kekuasaan, yang mana dalam produk hukum berupa perppu ini, adalah cara pemerintahan pusat untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang terjadi selama era reformasi dewasa ini. 

Dengan adanya Perppu yang refresif tersebut, adalah cara halus dari pemerintah untuk mengekang kebebasan berpendapat dengan produk hukum berupa Perppu ini. Pemerintahan pusat akan bisa berubah menjadi pemerintah otoriter, yang bisa membungkan setiap sayap-sayap organisasi atau ormas yang dianggap berbahaya, bagi keberadaan rezimnya dengan menggunakan dalih ormas tersebut bertentangan dengan pancasila. Sebagai contoh, pada era orde baru, rezim soeharto pernah menggunakan cara ini dengan menyebut kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat yang dianggap bersebrangan dengan pemerintah, adalah bahaya laten. pihak-pihak yang berseteru dengan pemerintah akan dianggap anti pancasila, anti lambang negara, serta dianggap berbahaya terhadap keberadaan negara. 

Mengekang Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dalam negara demokrasi

Mengakui dan memberikan kebebasan setiap orang untuk berserikat atau membentuk organisasi adalah salah satu prinsip dari demokrasi itu sendiri. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Karena melalui organisasi tersebut setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. 

Dalam kehidupan berdemokrasi dewasa ini di indonesia, banyak ormas-ormas yang mewakili identitas-identitas tertentu dalam setiap kegiatannya, banyaknya bermunculan ormas-ormas yang mewakili identitas-identitas tertentu adalah wujud dari realitas demokrasi itu sendiri. Setiap ormas yang ada, baik mewakili indentitas maupun kelompok adalah wujud untuk memperjuangan hak yang tentu saja dibarengi dengan kewajibannya. Pemerintah dengan mengeluarkan perppu tersebut seperti anti dengan ormas-ormas yang mewakili identitas tertenu maupun kelompok tertentu, padahal keberadaan ormas-ormas tersebut adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. 

Sebagai contoh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) merupakan ormas yang mewakili identitas islam. Akan tetapi karena mewakili identitas tertentu. Maka pemerintah akan mempunyai alasan dengan adanya perppu tersebut untuk membubarkan ormas tersebut, yang dianggap bertentangan dengan pancasila, karena identitas islam tidak sesuai dengan ideologi pancasila. Padahal tidak semua ormas-ormas yang mewakili identitas tertentu mempunyai niat untuk mengganti ideologi pancasila. Ormas-ormas yang mewakili identitas tertentu adalah wujud dari demokrasi itu sendiri, karena bagian dari pelaksaan HAM (Hak Asasi Manusia), ormas-ormas tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak identitasnya ataupun kelompoknya. Sehingga bukan tidak mungkin dengan adanya perppu tersebut, pemerintah akan menyasar ormas-ormas yang mewakili identitas tertentu lainnya selain HTI dengan dalih ormas tersebut anti pancasila. 

Sehingga dengan adanya perppu tersebut tentu saja dapat berdampak luas terhadap kehidupan berdemokrasi Indonesia, karena kebebasan berorganisasi dan berserikat adalah salah satu bagian utama dalam sistem demokrasi. Langkah blunder pemerintah Joko Widodo dengan mengeluarkan produk hukum yang represif terhadap kehidupan demokrasi masyarakat tersebut, dapat membuat kemunduran dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang tengah mengalami perbaikan dewasa ini. Karena dengan adanya Perppu tersebut, maka akan membuat pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dan menyeluruh terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi di indonesia. Sehingga pemerintah akan menjadi pihak yang anti kritik, yang tentu saja akan membangkitkan sistem demokrasi terpimpin yang dulu pernah berjaya di era rezim soeharto (0rde Baru). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun