Demokrasi Islam!?

Penulis: Dendi Pribadi P, Mahasiswa Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Demokrasi, sebagai sistem politik yang mengutamakan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, sering dianggap sebagai sistem yang paling kompatibel dengan nilai-nilai modernitas dan hak asasi manusia. Di sisi lain, Islam sebagai agama yang mencakup aspek spiritual dan sosial, juga menawarkan pandangan yang mendalam mengenai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Pertanyaannya kemudian muncul, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam?

Demokrasi Islam adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan ajaran-ajaran Islam, menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Melalui pendekatan ini, negara-negara mayoritas Muslim berusaha untuk mengadopsi mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum dan partisipasi rakyat, sambil tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip fundamental Islam, seperti keadilan, syura (musyawarah), dan penerapan syariah. Meskipun masih terdapat perdebatan dan tantangan dalam implementasinya, Demokrasi Islam menawarkan sebuah model pemerintahan yang berupaya menyeimbangkan antara modernitas dan tradisi Islam, memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik tanpa meninggalkan identitas agama mereka.

Pandangan Islam terhadap demokrasi adalah topik yang kaya akan diskusi dan interpretasi, terutama karena berbagai aliran pemikiran dalam Islam yang memiliki pandangan berbeda-beda mengenai bagaimana Islam dan demokrasi dapat atau harus bersinergi. Seperti:

1. Islam dan Demokrasi: Kompatibel

• Prinsip Syura (Musyawarah): Salah satu argumen utama yang mendukung kompatibilitas Islam dan demokrasi adalah prinsip syura, yang merupakan praktik musyawarah dalam Islam. Syura melibatkan partisipasi dan konsultasi antara pemimpin dan rakyat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi di mana keputusan dibuat melalui proses partisipatif.
• Keadilan ('Adl): Dalam Islam, keadilan adalah nilai inti. Demokrasi, dengan penekanannya pada persamaan di depan hukum, hak-hak individu, dan distribusi kekuasaan yang adil, dianggap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
• Akuntabilitas Pemimpin: Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan kepada Allah. Dalam demokrasi, konsep ini diwujudkan melalui pemilihan umum, di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih atau mengganti pemimpin mereka.

2. Islam dan Demokrasi: Ketidaksesuaian

• Kedaulatan Tuhan vs Kedaulatan Rakyat: Salah satu kritik utama dari sebagian ulama konservatif adalah bahwa dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, sementara dalam Islam, kedaulatan mutlak berada di tangan Allah. Mereka berpendapat bahwa hukum yang dibuat oleh manusia tidak dapat menggantikan hukum Allah (syariah).
• Hukum Syariah: Beberapa pandangan menyatakan bahwa penerapan hukum syariah secara menyeluruh tidak dapat dicapai melalui sistem demokrasi, yang memungkinkan kebijakan-kebijakan yang mungkin bertentangan dengan syariah, seperti kebebasan beragama atau kebebasan berekspresi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam tradisional.
• Pluralisme dan Relativisme Moral: Demokrasi modern sering kali mendorong pluralisme dan relativisme moral, yang dapat dianggap bertentangan dengan pandangan Islam yang mendasarkan moralitas pada hukum Allah yang absolut dan universal.

3. Islam dan Demokrasi: Pendekatan Kontekstual

• Pragmatisme Politik: Beberapa cendekiawan Islam dan politisi Muslim mengambil pendekatan pragmatis, dengan berargumen bahwa meskipun ada perbedaan antara konsep Islam dan demokrasi, keduanya dapat bekerja sama jika demokrasi diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, demokrasi dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan Islam yang lebih besar seperti keadilan sosial, pemerintahan yang baik, dan kesejahteraan umat.
• Demokrasi sebagai Ijtihad Modern: Pendekatan ini melihat demokrasi sebagai bentuk ijtihad (upaya pemahaman dan penerapan hukum Islam) dalam konteks modern. Mereka berargumen bahwa demokrasi adalah alat untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, dengan syarat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam tetap dihormati.

 4. Praktik Demokrasi di Negara-Negara Muslim

• Model Negara Islam: Beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi dan Iran, menolak demokrasi dalam bentuknya yang konvensional dan lebih memilih model teokratis atau pemerintahan berbasis syariah.
• Demokrasi Islam: Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki, meskipun dengan cara yang berbeda-beda, telah mencoba menerapkan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Di negara-negara ini, Islam dan demokrasi dianggap bisa saling melengkapi.

Pandangan Islam terhadap demokrasi sangat beragam, mencerminkan spektrum luas dari pemikiran dan praktik dalam dunia Islam. Sementara beberapa melihat demokrasi sebagai sistem yang kompatibel dan bahkan sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang lain melihat adanya konflik mendasar antara kedua konsep ini. Namun, dalam praktiknya, banyak negara mayoritas Muslim yang telah mengadopsi bentuk-bentuk demokrasi dengan berbagai penyesuaian untuk mencerminkan prinsip-prinsip Islam, menunjukkan fleksibilitas dan dinamika dalam hubungan antara Islam dan demokrasi.

Pandangan Ulama tentang Demokrasi Islam