Mohon tunggu...
Dendi Pribadi Pratama
Dendi Pribadi Pratama Mohon Tunggu... Mahasiswa - Akademisi/Mahasiswa

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Saya adalah seorang pengamat politik dan penikmat produk pemerintah.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Jokowi Pencitraan!? Bukannya Menyelesaikan Lahan di IKN, Jokowi Malah Mengajak Influencer ke IKN

7 Agustus 2024   08:53 Diperbarui: 7 Agustus 2024   14:38 170
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Penulis: Dendi Pribadi P, Mahasiswa Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Presiden Jokowi telah mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengundang sejumlah influencer ke proyek IKN. IKN, yang direncanakan sebagai ibu kota baru Indonesia, membutuhkan dukungan publik yang kuat. Namun, keputusan Jokowi ini menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat dan kritikus.

Langkah Jokowi mengajak influencer ke IKN menimbulkan perdebatan yang cukup tajam. Di satu sisi, ada potensi positif dalam hal peningkatan kesadaran dan dukungan publik. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa langkah ini hanya berfokus pada pencitraan dan mengabaikan masalah-masalah mendasar yang lebih mendesak untuk diselesaikan.

Alasan mengajak influencer ke Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah disampaikan oleh beberapa sumber, seperti:

  • Menteri Sekretariat Negara Pratikno menjelaskan bahwa tujuan utama mengajak influencer adalah untuk menyosialisasikan kondisi IKN kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami tentang IKN, sehingga suasana IKN dapat terdisiminasikan di masyarakat.
  • Pihak istana mengatakan bahwa tujuan utama mengajak influencer adalah untuk mempromosikan IKN dan meningkatkan citra negara. Dengan demikian, IKN dapat lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat global.
  • Pengamat Politik Dedi Kurnia mengatakan bahwa Jokowi mungkin merasa tidak optimis tentang masa depan IKN dan mengalami kekhawatiran tentang dukungan yang cukup untuk IKN. Oleh karena itu, mengajak influencer dapat menjadi strategi untuk membangun citra positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap IKN.
  • Mengundang artis dan influencer ke IKN juga dapat membantu dalam promosi dan pengembangan ekonomi daerah sekitar IKN. Hal ini dapat menarik perhatian investor dan pelaku bisnis lainnya, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Dr. Andi Wijaya, seorang ahli komunikasi politik dari Universitas Indonesia, langkah Jokowi mengajak influencer adalah cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik terhadap proyek IKN. "Influencer memiliki jangkauan audiens yang luas, terutama di kalangan generasi muda. Mereka bisa menjadi agen komunikasi yang efektif," ujarnya.

Laily Fitriani, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa langkah ini bisa mempromosikan IKN sebagai destinasi investasi dan pariwisata. "Dengan eksposur yang diberikan oleh para influencer, IKN dapat menarik perhatian investor dan wisatawan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tersebut," jelasnya.

Namun, tidak sedikit yang berpendapat bahwa langkah ini hanyalah upaya pencitraan. Menurut Dr. Ahmad Rizal, seorang pakar politik dari Universitas Airlangga, tindakan ini bisa dianggap sebagai pengalihan isu dari masalah mendasar seperti penyelesaian lahan dan infrastruktur di IKN. "Bukannya fokus pada masalah utama, Jokowi lebih memilih mengundang influencer untuk pencitraan. Ini bisa dilihat sebagai bentuk pengalihan perhatian publik," kritiknya.

Arif Susanto, seorang aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengembangan IKN. "Mengajak influencer tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan dan lahan yang masih menjadi persoalan besar. Pemerintah seharusnya lebih transparan dalam menangani isu-isu ini," tegasnya.

Kritikan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak influencer ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah bermunculan dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa kritikan yang paling signifikan:

  • Dewan Pers Kritik Jokowi: Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengkritik Jokowi karena mengajak influencer ke IKN daripada wartawan. Ia menekankan bahwa wartawan dapat menyajikan pemberitaan yang lebih komprehensif dan profesional tentang kebijakan IKN, sedangkan influencer tidak memiliki prinsip jurnalistik yang sama.
  • Pengamat Politik: Pengamat politik Dedi Kurnia mengatakan bahwa Jokowi mungkin merasa tidak optimis tentang masa depan IKN dan mengalami kekhawatiran tentang dukungan yang cukup untuk IKN. Oleh karena itu, mengajak influencer dapat menjadi strategi untuk membangun citra positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap IKN.
  • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): PDIP mengkritik Jokowi karena lebih fokus pada mengajak influencer daripada menyelesaikan masalah-masalah dasar seperti sengketa tanah dan infrastruktur di IKN.
  • Masyarakat Umum: Banyak masyarakat umum yang merasa bahwa kehadiran influencer di IKN tidak begitu diperlukan dan lebih banyak fokus pada masalah-masalah yang lebih mendesak. Mereka menilai bahwa pemerintah harus lebih fokus pada menyelesaikan masalah-masalah dasar daripada menghambur-hamburkan dana untuk menggiring opini berdasarkan opini influencer.

Kritikan terhadap keputusan Jokowi mengajak influencer ke IKN menunjukkan bahwa masyarakat dan beberapa kalangan politik merasa bahwa tindakan ini tidak tepat dalam mengatasi masalah-masalah dasar yang dihadapi oleh IKN. Mereka menilai bahwa pemerintah harus lebih fokus pada menyelesaikan masalah-masalah dasar seperti sengketa tanah dan infrastruktur daripada menghambur-hamburkan dana untuk menggiring opini berdasarkan opini influencer.

Keputusan Jokowi untuk mengajak influencer ke IKN merupakan strategi komunikasi yang menarik namun kontroversial. Meskipun ada manfaat dalam hal promosi dan peningkatan kesadaran publik, pemerintah perlu memastikan bahwa fokus utama tetap pada penyelesaian isu-isu mendasar seperti lahan dan infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prioritas agar proyek IKN dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun