Komite III DPR RI telah menekankan pentingnya penguatan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk makanan, terutama setelah kasus penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa natrium dehidroasetat pada beberapa merek roti yang beredar di pasaran. Mereka berharap adanya perbaikan dalam sistem pengawasan post market dan inspeksi sarana produksi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Pangan
BPOM berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa semua produk pangan yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Namun, tantangan dalam pengawasan terus meningkat seiring dengan semakin kompleksnya rantai pasokan pangan dan inovasi produk. RUU POM diusulkan untuk memperkuat kerangka hukum yang mendasari tugas dan fungsi BPOM, termasuk dalam pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan seperti pengawet.
Menurut Ketua Komite III DPR RI, "RUU POM bertujuan untuk memberikan BPOM kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait produk pangan. Hal ini sangat penting mengingat semakin banyaknya produk pangan yang beredar di pasar dan potensi bahaya yang ditimbulkannya."
Ketua Komite III DPR RI menekankan, "Penguatan BPOM sangat penting untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang disebabkan oleh produk pangan yang tidak memenuhi standar. RUU POM diharapkan dapat memberikan BPOM kewenangan yang lebih luas dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran."
Data dan Fakta Terkait
Pada tahun 2023, BPOM melaporkan peningkatan kasus penggunaan pengawet berbahaya dalam produk makanan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus roti AOKA adalah salah satu dari sejumlah produk yang teridentifikasi melanggar standar keamanan pangan.
World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) menetapkan bahwa kadar maksimal natrium benzoat yang diizinkan dalam produk pangan adalah 0,1%. Namun, pengujian terhadap produk roti AOKA menunjukkan kadar natrium benzoat mencapai 0,15%, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang.
Isu penggunaan pengawet berbahaya dalam produk roti menjadi perhatian serius yang memerlukan tindakan segera. Penguatan tugas dan fungsi BPOM melalui RUU POM diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan meningkatkan kualitas produk pangan di Indonesia. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, produsen, dan masyarakat untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh bahan pengawet berbahaya.
Kasus roti AOKA yang mengandung pengawet berbahaya menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap produk pangan di Indonesia. BPOM, sebagai lembaga pengawas utama, perlu diberdayakan melalui RUU POM untuk memastikan bahwa semua produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat bagi semua.
