Membaca Ulang UU Pilkada dalam Satu Naskah

Selain  judicial review di atas kritik kepada UU No. 8 Tahun 2015 juga mengemuka di ruang publik pada berbagai perbincangan, kajian dan diskusi para pengamat kebijakan, praktisi, akademisi dan politisi berkenaan dengan diwajibkannya bakal calon yang memiliki latar belakang  PNS/TNI/POLRI untuk mengundurkan diri pada saat pendaftaran calon, pada saat yang sama polemik tersebut terjadi terdapat putusan MK yang mengatur norma tentang pengunduran diri bakal calon dari PNS/TNI/POLRI pada saat ditetapkan menjadi calon kepala daerah yaitu melalui judicial review UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui putusan mahkamah nomor 41/PUU-XII/2014 pada tanggal 6 Juli 2015, serta putusan mahkamah nomor 56/PUU-XII/2014 tanggal 7 Juli 2015. Sehingga dalam rangka menindaklanjuti berbagai putusan judicial review terhadap UU No. 8 Tahun 2015 dan terhadap UU No. 5 Tahun 2014, pada tanggal 1 Juli 2016 DPR kemudian memformulasi UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, didalamnya menghapus norma tentang larangan bakal calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana, menegaskan dibolehkannya calon tunggal melalui semacam referendum dalam pilkada serentak serta diwajibkannya PNS/TNI/POLRI untuk mengundurkan diri pada saat ditetapkan menjadi calon kepala daerah.

Selain dari pada tindak lanjut terhadap berbagai putusan MK, UU No. 10 Tahun 2016 juga memiliki beberapa perubahan penting dan strategis sebagai upaya serius para formulator kebijakan dalam memperbaiki kualitas pilkada langsung, mengatasi setiap persoalan teknis administratif, persoalan politik hukum dan persoalan anggaran yang muncul di lapangan. Salah satu persoalan yang paling menyita perhatian publik pada saat itu adalah persoalan dualisme kepengurusan partai Golkar dan PPP, para pihak bersengketa tentang kepengurusan manakah yang berhak mendaftar menjadi pasangan calon pada pilkada serentak tahun 2015, persoalan ini bukanlah persoalan biasa internal partai politik melainkan telah menjadi persoalan bangsa dan negara karena mempengaruhi konfigurasi politik pencalonan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia, dan pada saat itu berpotensi menggagalkan pilkada serentak tahun 2015 bagaimanapun partai politik dalam negara demokrasi modern seharusnya menjadi fundamental utama dalam proses politik dan pelembagaan demokrasi serta proses agregasi dan institusionalisasi kepentingan publik, meskipun substansi persoalan dualisme kepengurusan partai sama sekali tidak berkaitan langsung dengan kehendak dan kepentingan publik.

Meskipun rekonsiliasi dan konsolidasi Golkar dan PPP telah terwujud melalui meminjam istilah Howlett dan Ramesh (1995) policy sub-systemsesaat sebelum masa pendaftaran calon dari unsur partai politik dan gabungan partai politik dibuka pada pilkada serentak Desember 2015, semangat UU No. 10 Tahun 2016 tetap ingin memfinalkan persoalan dualisme partai politik dengan membuat norma secara khusus yang membahas tentang dualisme kepengurusan partai yaitu pasal 40A, bahwa partai politik yang bisa mendaftarkan diri dalam pencalonan adalah kepengurusan partai di tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain, telah didaftarkan dan ditetapkan dengan putusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Intisari UU Pilkada Terbaru (UU No. 10/2016)

Sehingga dalam kerangka dinamika kebijakan seperti inilah, pemahaman terhadap UU pilkada tidak bisa disandarkan pada satu UU terbaru saja melainkan harus membaca dalam suatu benang merah, satu story line,satu naskah dan satu narasi dari perjalanan panjang dinamika tersebut. Berikut di bawah ini adalah intisari dari perubahan besar yang terkandung dalam UU No. 10 Tahun 2016;

1. Menindaklanjuti putusan MK mengenai penghapusan larangan konflik kepentingan dengan petahana (pasal 7 huruf r dan penjelasan-nya, pasal 7 huruf s);
2. Menindaklanjuti putusan MK mengenai penegasan kewajiban mengundurkan diri bagi calon potensial dari PNS/TNI/POLRI sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah (pasal 7 huruf t);
3. Pengukuhan keputusan Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR, Pemerintah dan KPU bersifat mengikat seluruh pihak (pasal 9, pasal 22B, pasal 152);
4. Memperkuat fungsi dan peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan (pasal 10 butir b1, pasal 22B, pasal 73, pasal 135A, pasal 144, pasal 146, pasal 152, pasal 154, pasal 193);
5. Pemberian kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi diskualifikasi serta persetujuan pembatalan pasangan calon kepala daerah (pasal 22B, pasal 73);
6. Menuntaskan persoalan dualisme kepengurusan partai politik pada saat pendaftaran pencalonan kepala daerah (pasal 40A);
7. Memperketat proses pencalonan dari unsur perseorangan melalui verifikasi administrasi berulang dan verifuikasi faktual melalui metode sensus terhadap pendukung calon persorangan (pasal 41, pasal 48, pasal 185A, pasal 185B, penjelasan pasal 20 huruf c);
8. Menindaklanjuti putusan MK mengenai diperbolehkannya calon tunggal dalam pilkada serentak (pasal 54C),
9. Menegaskan alat peraga kampanye dan bahan kampanye masih didanai oleh negara dan boleh didanai oleh pasangan calon kepala daerah (pasal 65);
10. Penegasan nomenklatur petahana dalam terminologi pilkada (pasal 71);
11. Larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah serta PNS/TNI/POLRI dan Kepala Desa atau Lurah untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah (pasal 71);
12. Pengaturan sanksi atas politik uang (pasal 73);
13. Batas maksimum pemberian sumbangan dana kampanye dari perorangan maupun badan hukum swasta (pasal 74);
14. Memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan pengembangan demokrasi lokal (pasal 133A);
15. Penyederhanaan proses sengketa pilkada serentak (pasal 144);
16. Penguatan fungsi Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) dalam menangani tindak pidana pemilu/pemilihan (pasal 146, pasal 152);
17. Pembatasan prosentase perbedaan selisih suara yang diperbolehkan digugat peserta dalam perkara PHP ke MK yaitu sebesar 0,5%-2% selisih suara (pasal 156, pasal 157, pasal 158);
18. Pengaturan tentang pemberhentian, pengangkatan, pengesahan (pelantikan) kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak termasuk pengaturan calon kepala daerah yang meninggal dunia sebelum pemilihan atau diberhentikan sebelum dan sesudah terpilih (pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 164A, pasal 164B, pasal 165);
19. Pengaturan sumber pendanaan bersama pilkada dari APBN dan APBD (pasal 166);
20. Perluasan ruang lingkup pidana pemilu pada penyelengaraan pilkada serentak (pasal 177A, pasal 177B, pasal 178A, pasal 178B, pasal 178C, pasal 178D, pasal 178E, pasal 178F, pasal 178G, pasal 178H, pasal 180, pasal 182A, pasal 182B, pasal 185A, pasal 185B, pasal 186A, pasal 187A, pasal 187B, pasal 187C, pasal 187D, pasal 190A, pasal 193, pasal 193A, pasal 193B, pasal 198A);
21. Scenario planning jadwal pilkada serentak nasional tahun 2024 (pasal 201).

Demikianlah narasi singkat pembacaan ulang terhadap perjalanan UU pilkada, meskipun proses politik diproyeksikan belum berakhir, masih terdapat potensi judicial review khususnya pada norma-norma yang cukup kontroversial dan dinilai merugikan kepentingan peserta pilkada misalkan norma tentang ambang batas selisih suara 0,5% sampai dengan 2% (pasal 158) yang dapat disengketakan di MK, atau norma tentang pembentukan peradilan khusus pemilu dalam satu atap pada pemilu serentak nasional (pasal 156 & pasal 157) yang menurut UU tersebut diselenggarakan tahun 2024, apakah pembentukan peradilan khusus tersebut harus terlebih dahulu merevisi kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pemilu artinya harus amandemen UUD 1945 terlebih dahulu? cukupkah dasar pembentukan peradilan khusus pemilu hanya termaktub dalam suatu UU pilkada atau UU pemilu atau memerlukan UU khusus?. Terlepas dari semua itu dalam perspektif produk kebijakan publik, pilkada serentak 2017 kemarin merupakan pilkada yang lebih berkualitas dibanding dengan penyelenggaraan pilkada-pilkada langsung sebelumnya karena UU nya telah lahir dari pergulatan pemikiran dan upaya panjang meningkatkan kualitas pilkada dan menjawab persoalan di lapangan dari aspek teknis, aspek hukum, aspek politik dan aspek anggaran, pilkada yang berkualitas tentunya selalu lahir dari UU yang berkualitas.