Beberapa hari ini, mendekati momen Hari Lahir Pancasila, banyak pihak yang kini mendadak menjadi pendukungnya. Mereka seolah adalah para penyokong Pancasila yang konsisten.
Seperti, misalnya, Felix Siauw. Aktivis HTI ini beberapa waktu lalu menyebarkan tulisan "Tafsir Pancasila Zaman Now".
Di artikel tersebut, Felix bermain kata seolah dirinya pendukung Pancasila. Dia berargumen bahwa dirinya adalah bagian dari pihak yang beragam itu. Dan, dia tak mempermasalahkan perbedaan identitas satu sama lain.
Di sisi lain, dia mengkritik pihak-pihak yang menggunakan Pancasila untuk menggebuk sesamanya. Meski tak menyebut secara eksplisit, pihak yang dimaksud itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah dia ikuti dan perjuangkan selama ini.
Dengan menggunakan, penalaran keberagaman Pancasila, dia membalikkan posisinya seolah pemerintah itu anti-Pancasila karena telah membubarkan HTI.
Artikel Felix Siauw di atas kontradiktif untuk beberapa hal. Pertama, misalnya, dulu dia tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, negara bangsa seperti NKRI ini adalah negara thagut yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam.
Beberapa waktu lalu, dia menilai ideologi Pancasila berikut dengan UUD 1945 adalah produk demokrasi yang haram. Oleh karenanya harus dihancurkan dan diganti dengan negara Khilafah Islammiyah.
Karena pemahaman yang membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia itu, kini HTI dibubarkan dan dilarang hidup di NKRI.
Namun, setelah mereka dibubarkan, kader HTI seperti Felix Siauw ini seolah berbalik mendukung Pancasila. Bahkan, menggunakan argumen Pancasila untuk menyudutkan pihak lawannya. Bukankah dulu dia tidak mengakui Pancasila, lantas kenapa menggunakan argumen Pancasila untuk menyudutkan pemerintah?
Kedua, Felix Siauw ini salah dalam memahami demokrasi dan keberagaman. Pada dasarnya, pemerintah yang berpegang teguh pada Pancasila sangat menghargai keberagaman. Namun, akan sangat tegas bila ada pihak yang berusaha menghancurkan kebhinekaan tersebut.
Seperti misalnya HTI tersebut. Selama ini pemerintah tidak pernah mempersamalahkan rakyatnya berserikat dan berorganisasi, namun bila ada organisasi massa yang ingin merongrong kedaulatan NKRI, membubarkan negara bangsa, mengganti ideologi dan dasar negara, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk membubarkan organisasi tersebut.
