Mengakomodasi aspirasi melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum itu tidak mudah kawan, butuh kesiapan dan koordinasi di dalamnya supaya demonstrasi berjalan aman tanpa keributan yang memakan korban dan pemerintah berjuang untuk itu.
Sekalipun pemerintah sudah tahu adanya potensi kericuhan besar dan meminta rakyat tidak menggelar aksinya, namun pemerintah tetap mengakomodasi aksi tersebut sebagai bentuk ketaatannya kepada konstitusi yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Mengatur Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sebenarnya aksi demo kemarin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan utuh menjalankan marwah konstitusi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum kendati resiko besar tengah berhadap-hadapan dengannya.
Pemerintahan Jokowi taat konstitusi
Bicara soal pemerintahan berarti sedang bicara kepala pemerintahannya. Karena tidak mungkin bercerita tentang pemerintahan tanpa melibatkan siapa kepalanya. Bila ada yang nyinyir soal penggal kepalanya itu bisa jadi ia sedang berwacana mengganti sistem pemerintahan dan usaha itu bisa disebut makar dan baiknya pemerintah konsekuensi hukumnya bui, bukan pancung.
Jokowi sebagai kepala pemerintahan sudah menunjukkan sikap terpuji. Sikapnya telihat dari TNI-POLRI Â yang notabene memiliki kekuatan 'menghilangkan' aksi demonstrasi dalam sekejap memilih untuk bertahan dan fokus kepada penanganan orang-orang setengah jadi.
Bersyukur Presiden 2019-2024 telah ditetapkan dan Jokowi kembali diberi amanah oleh rakyat meneruskan pemerintahannya membangun Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan Indonesia yang presidensial ia sudah menujukkan ketaatan dan rasa percaya diri kepada konstitusi. Sikap ini kuharap bisa memberi efek domino kepada rakyatnya. Rakyat jadi bisa percaya kepada hukum yang berlaku dan bisa mempercayakan Indonesia di bawah pemerintahannya untuk lima tahun ke depan. Negara wis aman ojo diganggu ya!
