Tanggapan Ditjenbun Terhadap Curhatan Petani
Heru Tri Widarto S.Si., M.Sc., Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, langsung menanggapi. Ia mengakui, masih sedikitnya pengalokasian di awal tahun. Soal tambahan dana untuk PSR sebenarnya sudah dinaikkan menjadi 40 juta per hektar. Anggaran sebesar 5,6 triliun pun tidak diganggu gugat, hanya penyerapannya yang lambat. Dibutuhkan kerja sama antara pihak dan bergerak bersama-sama untuk mempercepat bantuan ini.
Dari sisi BPDPKS, Sunari mengatakan perihal penambahan tersebut, mereka tinggal tunggu perintah dari komite pengarah. Ia juga menegaskan tidak membatasi kuota, yang penting usulan sudah diverifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi. Proses tersebut sebenarnya sudah terintegrasi, dan legalitas lahan harus jelas. Ia pun tak segan berterus terang bahwa aplikasi memang sedang dalam perbaikan.
Ir. Cut .Hujaimah, MP., Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, hanya menjelaskan perihal usulan yang sudah diterima itu sesuai dengan aplikasi. Jika sudah sesuai, maka akan diteruskan ke provinsi, lalu ke pusat. Hal sama yang dilakukan juga oleh Ditjenbun.
Webinar seri ini sudah dilakukan 5 kali. Urutan acaranya tidak pernah berbeda: pemaparan dari dinas atau BPDPKS, dan Kelompok Petani, yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab peserta soal mekanisme. Kali ini, partisipasi peserta tak sekadar bertanya maupun ‘curhat’ atau memohon, tapi juga berani memberikan saran dan kritik. Interaksi yang luar biasa.
Bahkan Heru Tri Widarto mengajak semua pihak untuk mendiskusikan khusus mengenai bagaimana mengatasi harga CPO yang saat ini sedang tinggi, tapi di kemudian hari, harga bisa turun.
Ir. Gamal Nasir MP, mantan Direktur Direktorat Jenderal Perkebunan yang turut hadir, berpesan di pengujung acar, “BPDPKS merupakan delegasi dari presiden, sebab petani juga pejuang devisa dan layak mendapatkan prioritas.”
