Berbagai masukan juga datang dari beberapa pihak, termasuk Mafretd Enombere yang menyarankan agar Ketua Tim Investigasi bekerja sama dengan gereja dan audiensi dengan pimpinan DPRD, DPRP, serta pimpinan gereja untuk mendapatkan dukungan lebih luas. Menurut Arinus Uamang menekankan pentingnya solidaritas seluruh badan pengurus pusat se-Indonesia untuk turun langsung ke Puncak guna mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan kasus ini.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang dilakukan oleh mahasiswa Puncak se-Indonesia, ada beberapa poin penting yang perlu dicatat:
-
Menunggu hasil revisi surat rekomendasi dari Komnas HAM RI. Mahasiswa berharap agar redaksi kalimat terkait "kontak senjata" antara TPNPB dan TNI segera diperbaiki sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jika revisi ini dilakukan, tim investigasi akan menindaklanjuti kasus ini ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta Panglima TNI segera mengadili pelaku.
Jika hasil revisi tetap sama, aksi nasional akan dilaksanakan. Mahasiswa Puncak se-Indonesia siap melakukan aksi pada 6 Maret 2025 di Jakarta dan Papua, jika rekomendasi dari Komnas HAM tetap tidak mencerminkan kenyataan yang ada.
Pentingnya komunikasi dan koordinasi antar kota studi. Setiap pimpinan kota studi harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Puncak untuk mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini, termasuk melakukan diskusi langsung dengan pemerintah setempat.
By: Deky W
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
