Pemberantasan korupsi menjadi program jualan SBY pada pemilu 2009, akan tetapi dalam prakteknya program ini hanya sebatas kicauan pemilu belaka. Temuan BPK tentang kebocoran uang negara yang jumlahnya cukup mencengangkan yaitu sebesar Rp. 103 trliliun membuktikan ketidakseriusan pemerintah SBY dalam menjalankan program pemberantasan korupsi. Publik kembali tercengang melihat efektifitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, pasalnya dari Rp. 103 triliun baru sekitar Rp. 38 trilun uang negara yang ditindaklanjuti.
Lucunya aparat penegak hukum tidak mau disalahkan dalam kasus kebocoran uang negara yang diungkap BPK. Aparat kepolisian dan kejaksaan justru sama-sama mengklaim mereka sudah bekerja secara maksimal. Efektifitas lembaga pemberantasan korupsi yang dalam hal ini adalah KPK juga dipertanyakan. Belum lagi muncul fenomena “corruptors fight back”, yaitu dengan berkicauanya seorang pelaku korupsi membeberkan bobroknya salah satu pimpinan KPK. Publik menjadi galau, tapikinerja pemerintah justru terkesan slow.
Paradoks memang, disatu sisi temuan BPK menunjukan kebobrokan disisi lain aparat penegak hukum justru mengklaim mereka telah bekerja secara optimal. Dalam keadaan seperti ini harusnya SBY hadir sebagai garda terdepan untuk mengecek kembali temuan BPK, kemudian mensinergikan kembali kinerja aparat penegak hukum. Konteksnya bukan sekedar mengomentari temuan BPK akan tetapi harus ada respon yang lebih kongkret. SBY harus bekerja lebih keras lagi dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi setidaknya jika berjalan dengan efektif dapat meminimalisir angka kebocoran keuangan negara. Dalam agenda reformasi birokrasi tersebut SBY harus kembali menguatkan semangat transparansi dan efisiensi lembaga-lembaga pemerintah. Reformasi birokrasi sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bukan sekedar lips service.
