Pemerataan Kesejahteraan Melalui Ibu Kota Negara Baru

salah satu negara yang dianggap berhasil dalam penanganan pandemic.Angka rata-rata mingguan Sudah dua tahun sejak Covid-19 merebak di Indonesia,perhatian,energi dan sumber daya kita (APBN) terfokus pada penanganan pandemi,perlindungan masyarakat dan penyelamatan dunia usaha.

Tahun pertama pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah tanggap darurat,melalui progam pemulihan ekonomi nasional(PEN),untuk menangani krisis yang tidak ada preseden sebelumnya.

Memasuki awal tahun 2022, Indonesia menjadi kasus Covid-19 menurun tajam dan konsisten di bawah 1000 per hari sejak November hingga awal tahun ini.

Dari sisi pemulihan ekonomi,kita menyaksikan tren penguatan pemulihan ekonomi seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang ekonominya sudah kembali ke level prapandemi,didukung oleh penguatan sector-sektor utama penyumbang PDB seperti industri pengolahan,perdagangan,pertambangan,kontruksi dan  pertanian. Ekspor tumbuh tinggi yang menjadi pendorong aktivitas produksi nasional.Menguatnya sector rill juga tercermin pada kinera penerimaan negara,khususnya perpajakan yang meningkat signifikan.

Salah satu sisi positifnya,pemerintah dapat mulai melajutkan agenda-agenda prioritas,khususnya pembangunan Ibu Kota Negara(IKN), yang sebelumnya sedikit tertunda karena fokus APBN lebih pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Pembangunan IKN ialah prioritas strategis nasional sebab fungsinya pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional, baik pada jangka pendek, menengah juga panjang. pada jangka pendek, pembangunan IKN bisa mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur pada wilayah IKN serta sekitarnya, mendorong perdagangan antarwilayah, dan penciptaan kesempatan kerja. dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan IKN bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baru. Selain itu, pembangunan IKN jua akan sebagai pionir buat pengembangan konsep smart dan green city ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia menjadi langkah adaptasi atas perubahan dunia yang tengah terjadi terait pencerahan baru atas konsep ekonomi hijau.

Pembangunan IKN juga akan  berimplikasi besar untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk trus menurunkan tingkat keenjangan ekonomi,baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah(spasial). Dalam konteks ini, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi proyek yang strategis dalam menyelesaikan masalah ketidak merataan tersebut. IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteran wilayah sekitar IKN.

Pemilihan Kalimantan Timur dilakukan dengan pertimbangan yang bertenaga di antaranya lokasi yg aman serta minim ancaman mala, aksesibilitas lokasi yang tinggi terhadap kota yg telah berkembang, ketersediaan asal air standar, ketersediaan lahan luas milik pemerintah atau BUMN sebagai akibatnya mengurangi biaya  yang dibutuhkan, serta potensi konflik sosial yang rendah.

IKN adalah acara strategis pemerintah didukung melalui aneka macam skema pendanaan, antara APBN, Kerjasama Pemerintah dan  Badan usaha (KPBU), dan  permberdayaan kiprah partikelir dan  BUMN. kontribusi   APBN dialokasikan secara bertahap pada koridor pengelolaan fiskal yang sehat serta berkelanjutan. kontribusi APBN akan difokuskan di penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan mirip tempat tinggal dinas ASN/TNI/Polisi Republik Indonesia, dan infrastruktur dasar mirip akses jalan, sanitasi, serta drainase.

Sedangkan buat kebutuhan lainnya yang jauh lebih besar mirip infrastruktur pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan umum , perguruan tinggi, serta sarana perbelanjaan didanai secara kolaboratif menggunakan partikelir melalui skema Kerjasama Pemerintah serta Badan perjuangan (KPBU) juga murni partikelir.

 Selain dilakukan menggunakan kerja sama swasta, pembiayaan IKN bisa ditekan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara dengan melakukan perubahan peruntukan aset (asset repurposing) contohnya dengan menyewakan BMN lama di mak kota ketika ini buat menghasilkan penerimaan negara.

Selain membawa dampak asal sisi belanja APBN karena ialah proyek strategis Pemerintah, perlu diingat bahwa IKN akan membawa akibat peningkatan kegiatan ekonomi di daerah IKN serta sekitarnya. Peningkatan aktivitas ekonomi ini tentunya akan berdampak jua pada adanya potensi peningkatan pendapatan rakyat dan  aktivitas konsumsi, sehingga di gilirannya mempertinggi potensi penerimaan pajak. Pemerintah akan tetap memastikan rapikan kelola kebijakan fiskal pada proyek strategis IKN. jika nantinya potensi penerimaan pajak ini diadministrasikan menjadi pajak wilayah IKN, tentunya penerimaan pajak ini akan sebagai Pendapatan asli wilayah (PAD) sebagaimana wilayah lainnya pada Indonesia.

NI KADEK SINTIA

UNIVERSITAS PALANGKARAYA