Budaya dalam Perspektif Ideologi dan Kuasa

Saat itulah dia akan menjadi rezim kebenaran atau ideologi yang menjadi kerangka acuan atau pikiran yang diyakini secara konsensual untuk melangsungkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka, wacana, pengetahuan, dan praktik kultural merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ideologi itu sendiri.

Secara kritis Veron, sebagaimana dikutip Hall (1997b: 26), menjelaskan ideologi sebagai:

Satu rangkaian aturan yang menentukan organisasi dan pemfungsian citra dan konsep….Ideologi adalah sistem pengkodean realitas dan bukanlah rangkaian yang sudah ditentukan dari pesan yang sudah dikodekan…..dengan pengertian itu, ideologi menjadi otonom dalam relasi dengan kesadaran atau tujuan dari agennya. 

Agen tersebut bisa jadi sadar akan sudut pandangnya terhadap bentuk sosial namun tidak terhadap kondisi semantik (aturan dan kategori atau kodifikasi) yang membuat sudut pandang tersebut menjadi mungkin….Dari sudut pandang tersebut, ‘ideologi’ bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem aturan semantik untuk menghasilkan pesan…..

Dengan demikian, ideologi bukan semata-mata sebagai sistem keyakinan abstrak yang berada di awang-awang. Ketika menjadi sistem aturan wacana, makna atau pesan, maka ideologi mempunyai basis material untuk menyebarkannya ke dalam kesadaran dan imajinasi publik. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Althusser (1971: 162-177) memposisikan ideologi dalam tiga perspektif, yakni (1) ideologi merupakan ‘representasi’ dari hubungan imajiner dari individu terhadap kondisi-kondisi riil eksistensi; (2) ideologi mempunyai eksistensi material; dan (3) ideologi menginterplasi (memanggil) individu sebagai subjek. 

Sebuah ritual berkaitan dengan mata air di Jember. Dokumentasi penulis

Dan untuk menciptakan interplasi subjek sehingga terbentuk relasi imajiner maka dibutuhkan aparatus negara ideologis (ISA/Ideological State Apparatus) berupa ISA religi, pendidikan, keluarga, hukum, politik, serikat dagang, media, dan budaya. Dengan kata lain, ideologi selalu berada dalam wacana, praktik, dan representasi yang selalu didistribusikan melalui aparatus tersebut.

Yang harus diperhatikan, ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari relasi kuasa di antara kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat karena darinyalah asal-muasal tatanan dan aturan sosio-kultural yang diyakini kebenarannya demi melangsungkan kehidupan sosial berasal (Fairclough, 1991: 2). 

Kelas penguasa akan mengatur sedemikian rupa agar kelas-kelas subordinat mematuhi apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban atas nama keberlangsungan struktur dan relasi sosial dalam keharmonisan. 

Dalam konteks keharmonisan tersebut, sebenarnya tidak menjadi masalah ketika suatu praktik budaya tertentu berkembang dalam masyarakat, tetapi ketika sudah ada kepentingan untuk memapankan kuasa, maka budaya menjadi tidak bersifat netral lagi.