Tentu saja, politik identitas tersebut tidak harus digunakan untuk melukai atau membunuh komunitas lain yang tidak sama secara kultural maupaun agama. Kedua, masyarakat lokal memiliki kekayaan kultural yang bisa berimplikasi kepada rezeki ekonomi bagi para pelaku dan anggotanya. Dalam level nasional, keberadaan WBTB merupakan cermin budaya yang menjadikan sebuah bangsa dilihat secara berbeda oleh bangsa lain.Â
Dalam lalu-lintas kultural yang semakin terseragamkan, keberbedaan identitas nasional tentu menjadi kekuatan filosofis yang bisa berimplikasi kepada aspek ekonomi dan politik. Dalam level global, terjaganya keberagaman kultural menjamin berlangsungnya kehidupan yang lebih berwarna dan mendorong terwujudnya prinsip hidup yang saling menghormati, menghargai, dan mengaprersiasi. Â
MENGGAGAS KEBIJAKAN DAN SINERGI DALAM PERLINDUNGANÂ
Perlindungan merupakan langkah-langkah yang bertujuan memastikan kelangsungan hidup WBTB, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, proteksi, promosi, perbaikan, pewarisan, khususnya melalaui pendidikan formal dan informal, termasuk revitalisasi beragam aspek dari warisan tersebut. (Konvensi 2003, Pasal 2 Ayat 3)
Pengertian di atas dengan gamblang menegaskan bahwa persoalan perlindungan WBTB tidak cukup hanya dengan "mencatat daftar nama" dan mengirimkannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana sebuah tim akan memutuskan layak atau tidak ekspresi kultural yang diusulkan provinsi untuk dijadikan WBTB Indonesia. Tahapan itu hanyalah sebuah langkah di antara langkah-langkah lain yang lebih penting untuk dijalankan.
Peran dan Kebijakan Pemerintah
Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentu menjadi pihak pertama yang memiliki peran penting dalam hal kebijakan resmi atas nama negara terhadap perlindungan WBTB. Dalam Konvensi 2003 (Pasal 11), pemerintah memiliki beberapa peran strategis. Pertama, mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan perlindungan terhadap WBTB yang ada di wilayahnya. Kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan beragam elemen WBTB yang ada di wilayahnya, dengan melibatkan partisipasi komunitas, kelompok, dan LSM yang relevan.Â
Terkait dengan peran kedua, setiap tahun pemerintah diharuskan menginventarisasi (pencatatan tulis maupun dokumentasi visual/audio-visual) satu atau lebih WBTB serta memberikan informasi terkait inventarisasi tersebut. Apa yang harus diingat adalah bahwa dalam proses inventarisasi dan kegiatan lainya, pemerintah harus melibatkan peran komunitas pelaku WBTB dan LSM terkait (Kurin, 2004). Bagaimanapun juga, komunitaslah yang tahu tentang keaslian dan dinamika WBTB di daerahnya. Selain itu, keterlibatan komunitas juga memungkinkan mereka sejak awal tahu fungsi dokumentasi yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pewarisan.
Di beberapa negara, keterlibatan komunitas yang disokong oleh pemerintah dan LSM berhasil menjadikan kegiatan pendokumentasian sebagai awal untuk pewarisan pengetahuan lokal kepada generasi muda. Di komunitas Subanen dibantu LSM membuat dokumentasi multimedia pengetahuan lokal mereka tentang tumbuh-tumbuhan yang berguna untuk kesehatan, pertanian, ekonomi, dan religius.Â
Pendokumentasian multimedia dipilih karena generasi muda Subanen hidup dalam peradaban teknologi, sehingga keatraktifan produk dokumenter diharapkan mampu memancing ketertarikan mereka untuk memahami dan mendalami tanaman-tanaman yang sangat berguna dalam kehidupan.
