4. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan Politik memberlakukan hukum islam bagi pemeluknya
5. UU No. 38/ 1999 tentang Pangelo!aan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahrui dengan UU nomor 23 tahun 2011.
6. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari’ah (Kini UU No. 10/1998)
7. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
8. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:
1. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
2. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
3. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan Â
4. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD
5. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
