      Pernah nggak sih kamu ngerasa frustasi waktu ngurus sesuatu di kantor pemerintahan? Antri panjang, prosedur ribet, dan harus bolak-balik cuma buat dapetin satu dokumen. Hal ini sering kali terjadi di berbagai daerah, nggak cuma di kota besar, tapi juga di daerah terpencil. Fenomena ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Ada dua teori yang bisa menjelaskan kenapa hal ini terjadi: Size-Maximizing Bureaucracy dan Leviathan Theory. Teori Size-Maximizing Bureaucracy mengatakan bahwa birokrat cenderung memperbesar ukuran dan anggaran lembaganya untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan pengaruh. Jadi, semacam makin gede instansinya, makin berasa punya power yang lebih. Buat sebagian orang, ini mungkin kelihatan seperti langkah bagus, karena dengan lembaga yang lebih besar, layanan publik seharusnya bisa lebih baik. Tapi kenyataannya, seringkali malah sebaliknya. Bayangin kamu lagi mau urus KTP. Kalau lembaga pemerintah terlalu besar dan banyak divisi yang harus dilalui, prosesnya jadi ribet dan makan waktu. Kamu harus antri panjang, nunggu lama, dan kadang harus bolak-balik cuma buat urusan yang harusnya bisa selesai dalam sehari. Semua ini bikin masyarakat jadi nggak efektif dan produktif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari teman atau keluarga yang kesulitan ngurus dokumen karena prosedur yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit.
Masalah utama dengan birokrasi yang besar adalah efisiensi yang terhambat. Ketika terlalu banyak orang yang terlibat dalam suatu proses, keputusan jadi lebih lambat dan sering kali kurang tepat sasaran. Selain itu, banyaknya divisi dan lapisan dalam birokrasi membuat informasi sulit untuk disampaikan secara efektif. Hasilnya adalah masyarakat yang harus menanggung beban dari sistem yang nggak efisien ini, realitanya proses perizinan usaha. Seorang pengusaha kecil yang ingin membuka toko baru harus melewati berbagai tahapan birokrasi. Mulai dari izin lingkungan, izin bangunan, hingga izin operasional. Setiap tahapan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Padahal, jika proses ini bisa dipermudah dan dipercepat, pengusaha bisa lebih fokus pada pengembangan bisnisnya dan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian lokal.
    Berkesinambungan dengan hasl tersebut adapun Leviathan Theory menggambarkan pemerintah seperti monster laut raksasa yang terus tumbuh dan mengambil lebih banyak kekuasaan. Semakin besar kekuasaan pemerintah, semakin banyak aspek kehidupan kita yang diatur oleh mereka. Misalnya, ketika pemerintah tiba-tiba ngatur soal penggunaan plastik atau kendaraan listrik. Aturan-aturan ini sering bikin bingung masyarakat karena kebijakan yang berubah-ubah dan kurang sosialisasi. Jadi, meskipun niatnya baik untuk melindungi lingkungan atau meningkatkan efisiensi, implementasinya sering kali malah bikin ribet. Kita ambil contoh konkret. Kamu tentang kebijakan pemerintah soal penggunaan kantong plastik. Tujuannya bagus, yaitu mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan. Tapi, pelaksanaannya sering bikin masyarakat bingung. Kadang di satu daerah dilarang total, di daerah lain masih boleh dengan syarat tertentu. Akhirnya, banyak orang yang nggak tahu harus ngapain dan malah jadi frustrasi. Ini contoh nyata dari bagaimana Leviathan Theory bekerja, di mana pemerintah terus menambah aturan tapi nggak selalu mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat.  Kebijakan yang sering berubah-ubah ini bikin masyarakat kebingungan. Hari ini boleh, besok dilarang. Hari ini gratis, besok bayar. Ketidakpastian ini menghambat produktivitas dan menciptakan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang tidak konsisten juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
Contoh lain adalah kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Tapi, implementasinya seringkali kurang matang. Sistem ganjil-genap, misalnya, membuat banyak orang kebingungan dan akhirnya malah membeli kendaraan tambahan yang justru meningkatkan jumlah kendaraan di jalan berpengaruh Size-Maximizing Bureaucracy dan Leviathan Theory nggak selalu buruk kok. Kalau dikelola dengan baik, birokrasi yang besar bisa menyediakan layanan publik yang lebih luas dan merata. Contohnya, di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di kota-kota besar, kita bisa lihat bagaimana jalan-jalan diperbaiki, sekolah-sekolah dibangun, dan layanan kesehatan ditingkatkan. Semua ini berkat adanya anggaran yang cukup dan instansi yang mampu mengelolanya. Tapi, balik lagi ke masalah utamanya, yaitu efisiensi dan akuntabilitas. Birokrasi yang besar dan pemerintah yang berkuasa besar harus bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat. Transparansi sangat penting biar masyarakat tahu kemana uang mereka dialokasikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan.
    Di kehidupan sehari-hari, transparansi ini bisa dilihat dari laporan keuangan pemerintah yang dipublikasikan secara rutin, konsultasi publik sebelum kebijakan baru diberlakukan, dan adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Jadi, masyarakat nggak cuma jadi objek yang diatur, tapi juga bisa berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan  untuk mencapai ini, perlu ada reformasi dalam sistem birokrasi kita. Perlu ada pemangkasan prosedur yang nggak perlu, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan kapasitas pegawai negeri. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Misalnya, dengan adanya layanan online untuk pengurusan dokumen, pembayaran pajak, dan lain-lain. Hal ini sudah mulai diterapkan di beberapa daerah, dan hasilnya cukup positif namun, reformasi ini tentu nggak bisa dilakukan dalam semalam. Perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkannya. Kita semua punya peran penting dalam mendorong perubahan ini. Sebagai warga negara, kita harus aktif menyuarakan aspirasi kita, mengawasi kinerja pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat punya peran penting dalam memastikan birokrasi berjalan dengan baik. Keterlibatan aktif dalam pengawasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan bisa menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Jangan ragu untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan memahami sistem yang ada, masyarakat bisa lebih proaktif dalam mengawasi dan memastikan birokrasi berjalan dengan transparan dan akuntabel sektor swasta juga bisa berperan dalam membantu meningkatkan efisiensi birokrasi. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam berbagai proyek bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan sumber daya dan meningkatkan kualitas layanan publik. Misalnya, kerjasama dalam pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan kesehatan.
   Meskipun Size-Maximizing Bureaucracy dan Leviathan Theory sering kali membuat kita frustasi, kita juga harus melihat potensi positif yang bisa dihasilkan jika dikelola dengan baik. Dengan reformasi yang tepat dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita bisa menciptakan sistem birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem yang tidak hanya mengatur, tapi juga melayani dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana birokrasi bekerja dan bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kita, kita bisa lebih proaktif dalam mendorong perubahan. Kita semua punya peran dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik, dan dengan kerja sama, kita bisa mewujudkan sistem yang benar-benar melayani masyarakat.
