Artikel ini ditulis dan dipublikasikan oleh Deh Lavi (212111267) kelas HES 5G guna memenuhi tugas Tes Akhir Semester mata kuliah Sosiologi Hukum, Dosen Pengampu: Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag
1. Berikan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat! Apa saja karakteristik penegak hukum yang efektif ?
- Kaidah hukum
Dalam efektivitas hukum itu sendiri hukum di masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena hukum akan menjadi sebuah tolak ukur dalam menegakkan keadilan keteraturan, ketentraman dan ketertiban serta memberikan rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat dengan adanya kepastian hukum dan dengan berjalanya waktu hukum juga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
- Penegak hukum
Penegakan hukum sangat berperan penting dalam efektivitas hukum , hal ini terkait dengan para penegak hukum dalam menegakkan hukum haruslah memiliki integritas dan profesional dalam menegakkan hukum.
- Sarana dan prasarana
Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.
- Kesadaran hukum Masyarakat
Hukum sendiri ada karena masyarakat, dengan semakin masyarakat tau dan sadar terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.
Adapun ciri-ciri penegak hukum yang efektif dalam masyarakat adalah dapat berlaku adil, integritas dalam menegakkan hukum, memiliki sifat jujur, tulus, dan dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.
2. Berikan contoh pendekatan sosiologis dalam studi hukum ekonomi syariah?
Dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri tentunya manusia merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan oranglain. Terlebih dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari perilaku mu'amalah yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Apabila seseorang pedagang yang telah belajar dan memahami mengenai mu'amaah berdasarkan syariat Islam (hukum syar'i). Tentu perilaku dan cara berdagang yang dilakukan akan selalu meneladani Nabi Muhammad saw.
Dengan demikian, jual beli bukan hanya sebuah transaksi ekonomi semata, namun juga merupakan fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh hukum, nilai-nilai, norma sosial, konflik, dan struktur sosial dalam masyarakat. Analisis sosiologi hukum terhadap jual beli membantu dalam memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling berinteraksi dalam konteks transaksi ekonomi.
3. Â Apa kritik legal pluralism terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat dan kritik progressive law terhadap perkembangan hukum di indonesia?
Kritik legal pluralism terhadap sengralisme hukum masyarakat boleh dikatakan menjadi jawaban terhadap kekurangan yang ditemui pada cara pandang sistem hukum nasional di Indonesia yang cenderung sentralistik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung ide pluralisme hukum di dalamnya. Contoh klasiknya adalah UU Agraria yang secara jelas menyebut pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pada perkembangannya, tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah juga bermunculan peraturan daerah yang mencoba mengakui atau mengintegrasikan keberagaman hukum di tingkat lokal seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus.Â
Dengan demikian, muncul dampak keberhasilan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum maupun pengembangan hukum yang memerlukan prasyarat, yaitu political will dari instansi terkait, seperti Pemerintah, DPR, DPRD, dan institusi peradilan (MA dan MK) untuk mengimplementasikan kajian pluralisme hukum dalam produk lembaga mereka. Hal ini wajib dilakukan sehingga akan muncul komunikasi dan mekanisme dalam pembentukan hukum yang belaku pada Masyarakat
Hukum progressive law merupakan sebuah konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung lebih patuh dan takut kepada hukum adat yang tidak tertulis dibanding perundang-undangan. Mereka menganggap hukum modern yang digunakan Indonesia hanya memperkeruh masalah. Penegak hukum progresif aparat penegak hukum HAM diharuskan bersikap realistis, mereka harus mengasah instutisi dengan cara turun kebawah dan menyerap aspirasi yang sedang berkembang dimaysarakat. Berkembangnya progresive law di Indonesia sangat membantu dalam mensejahterakan dan menciptakan keadilan dengan tidak membedakan agama, suku, ras, budaya.
