Menanti Pengawasan Partisipatif Anak Muda

‘’Insya Allah selesai Makrab tahun 2023, kami akan mengadakan Sosialisasi Bersama Panwas Tentang Politik 2024,’’ bunyi pesan WhatsApp kepada saya dari salah satu anggota komunitas anak-anak muda di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (8/12/2022) lalu.

Pesan itu masuk ketika saya bersama rekan-rekan Panwaslu Kecamatan Bayan sedang berkujung ke salah satu tokoh umat Hindu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Bayan yang merupakan majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurusi kepentingan keagamaan maupun sosial.

Tak hanya bertemu dengan ketua PHDI, saya bersama rekan-rekan Panwaslu berkunjung ke beberapa tokoh adat di Kecamatan Bayan yakni Pemangku Adat Desa Bayan serta tokoh adat lainnya. Kedatangan kami tersebut, menjalin silaturahmi sekaligus mengajak mereka untuk turut andil dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 mendatang. Terlebih, potensi ancaman pada Pemilu 2024 semakin berat. Politisasi suku, agama, ras dan golongan, politik uang serta berita hoaks masih menjadi tantangan pada Pemilu 2024. 

Keterlibatan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, generasi muda, dan semua unsur elemen masyarakat tentu menjadi poin penting untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran yang bisa terjadi disetiap tahapan Pemilu 2024. 

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pengawasan partisipatif juga tidak kalah penting dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran Pemilu. Mengingat potensi partisipasi perempuan dalam pemilu 2024 terbilang tinggi. 

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pemilu 2024 berjumlah sebanyak 204.656.053 pemilih dari 38 provinsi di Tanah Air kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu, (14/12/2022). 

Dari data tersebut, pemilih laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa meliputi 38 provinsi. Jumlah pemilih perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Begitu pun dengan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 per 17 Desember 2022 di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 178.016 jiwa yang terdiri dari pemilih laki-laki 88.451 jiwa dan perempuan 89.565 jiwa. Hal ini mengindikasian potensi keterlibatan perempuan pada pemilu 2024 tinggi. 

Namun, jika melihat pada pemilihan legislatif dalam hal ini pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kabupaten Lombok Utara pada Pemilu 2019, dari 30 kursi hanya satu orang keterwakilan perempuan. Sehingga perlu partisipasi perempuan disetiap pesta demokrasi baik sebagai peserta, pemilih, pemantau, penyelenggara pemilu, menjadi pelapor, relawan maupun pengawasan partisipatif. 

Hal itu dilakukan oleh kelompok perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha produktif udang Vaname di Dusun Lokok Buaq, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Mereka berinisiatif meminta Panwaslu Kecamatan Bayan untuk memberikan materi sekaligus melakukan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, kami memberikan materi sosialiasi dan tampak masyarakat sangat antusias mengikuti acara tersebut yang di dominasi oleh perempuan.

Semangat ini tentunya harus dijaga dan dirawat oleh semua elemen masyarakat terlebih generasi muda, karena peran anak muda dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang sangat penting. Partisipasi anak muda sangat menentukan arah demokrasi Indonesia mengingat lebih dari 50 persen pemilih pemilu 2024 merupakan generasi muda.