Amankah E-Voting?

Kita masih ingat bagaimana proyek KTP elektronik menjadi bancakan elit politik yang akhirnya berdampak sampai ke DPT pada pemilu serentak kemaren.

Belum lagi, temuan dan laporan aduan warga yang masuk ke Komnas HAM yang menyebut banyak sekali warga yang tidak bisa menggunakan hak piliknya di pemilu serentak 2019.

"Ada ribuan pokoknya. Temuan dan laporan aduan yang kami terima," ungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, tempo hari di Medan.

Persoalan pendataan kita jelas belum maksimal dan selalu bermasalah. Dan permasalahan itu terjadi dari hulu sampai ke hilir. Karena itu, sistem e-voting perlu dikaji secara serius dan dibahas sematang-matangnya agar jangan sampai malah mendatangkan mudarat jika diterapkan kelak. 

Barang kali, yang perlu dibenahi saat ini adalah mekanisme kerja KPPS. Beredar kabar, mereka bekerja seperti kuda, lembur hingga dini hari. Bahkan ada yang sampai tidak tidur selama tiga hari sehingga tenaga mereka terkuras. Sialnya, honor mereka disebut-sebut rendah sekali. Mereka "diharapkan" bekerja dengan performa tinggi namun kesejahteraan mereka tidak dijamin. 

Belum lagi, pasca pemilu muncul komplotan yang suka memicu keributan, menebar teror guna mendelegitimasi KPU dan Bawaslu. Upaya-upaya jahat yang menihilkan kerja-kerja ekstra para anggota KPPS. Dan komplotan itu justru sebagian elit politik kita.

Ini semakin membuka mata kita, bahwa kedewasaan berpolitik sebagian elit politik kita sangat rendah atau bisa dikatakan hilang akal waras. Karena itu, sistem e-voting sebaiknya dikaji secara matang sebelum dilempar ke meja sidang wakil rakyat. (*)

Referensi:

[1]data KPU per Kamis (25/4/2019) pukul 18.00 WIB.
[2]https://m.republika.co.id/amp/pqf9gu384