Pakar Tata Negara dari UGM Prof. Arifin Muchtar mengibaratkan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja yang menghebohkan itu bagai kerja satria Bandung Bondowoso.
Saya pikir ini Prof Arifin sedang menyindir pemerintah dan DPR yang mampu menyelesaikan UU begitu cepat. Bahkan terkesan terburu buru. Ibarat sinetron Kejar Tayang
Bandung Bondowoso (BB) adalah seorang satria gagah perkasa. Ia adalah putra dari prabu Damar Moko, raja Pengging. Sang putra mahkota (BB) jatuh cinta kepada putri Roro Jonggrang (RJ).
Oke, kata Roro Jonggrang, tapi syaratnya buatkan dulu  seribu candi dalam waktu 1 malam
Berkat kesaktianya itu BB berhasil menyelesaikan seribu candi, dalam satu malam. Tetapi RJ berkhianat sehingga ia dikutuk BB menjadi sebuah candi dan sampai sekarang dikenal dengan nama candi Roro Jonggrang.
Kumpulan 1000 candi yang dinamai Candi Sewu antara lain ada candi Prambanan dan candi Boko, terserak di perbatasan Kabupaten Sleman dan Klaten Jawa Tengah.
Supaya tidak terlalu jauh berbelok dari bahasan pokok, saya boleh dong membuat kesimpulan sendiri. Saya rasa, Profesor muda dari Yogya itu  sedang ingin membuat persamaan kerja kilatnya pak Joko Widodo dengan Satria Bandung Bondowoso
Sama-sama sakti. Kalau ada beda ya beda beda tipislah. BB Â mampu membangun seribu candi dalam satu malam sedang pak Jokowi menyelesaikan UU sapujagat hanya dalam waktu tiga bulan saja. Ya beda tipis lah. Pokoknya pak Jokowi juga bisa dianggap sakti. Bayangkan 83 UU diterobos dan diramu menjadi 1 UU yang dinisbath dengan nama Omnibus Law Cipta Kerja.
Orang yang melihat betapa ngebutnya pak Jokowi "sabondoroyot" itu mengunggah beberapa indikasi yang bermuatan kontroversi. Misalnya pengesahan UU itu dari rencana hari Kamis 8 Oktober dipercepat menjadi hari Senin 5 Oktober 2020. Pak Jokowi juga sesumbar bahwa Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU itu akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
Padahal ada lebih dari 40 PP yang harus diselesaikan. Maka siapa yang berani bilang pak Jokowi tidak sakti mandragiuna, tidak gagah perkasa ?
Belakangan juga marak tuduhan bahwa setelah palu diketok, UU itu masih belum siap diteken Presiden dan kemudian diundangkan. Katanya masih banyak koreksian yang bukan karena salah ketik tapi ada revisi banyak konten yang sebenarnya tidak diperkenankan menurut peraturan, serta hal-hal kontroversi lain yang menyebabkan jutaan masyarakat menentangnya dalam unjuk rasa yang marak di seluruh pelosok negeri.
