Kolonial Bukan Sekadar Bangunan, Lebih Jauh itu Soal Watak Bernegara

IKN diproyeksikan oleh beberapa pihak sebagai bentuk dari kolonialisme baru. Pasalnya, spirit yang dibawa rezim saat membangun IKN adalah economic riches oriented (berorientasi pada kekayaan ekonomi) bukan social welfare oriented (berorientasi pada kesejahteraan sosial). Hal demikian sama persis dengan watak penjajah. Karena cerita tentang koloni mana pun adalah tentang pengerukan kekayaan alam, pendudukan, dan perbudakan terhadap pribumi.

Apa yang dilakukan penguasa melalui instrumen kekuasaannya (red: negara) ? Mereka merampas tanah masyarakat adat di Kalimantan Timur atas nama negara. Negara juga berkepentingan bukan pada rakyat, tetapi pada investor. Terbukti dengan hadir nya Perpres Nomor 75 Tahun 2024 yang menjadi regulasi 'karpet merah' bagi para investor, yang memungkinkan mereka dapat lahan Hak Guna Usaha (HGU) di IKN selama 190 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 tahun.

Sejarah tentang kolonial bukan hanya mewariskan peninggalan bangunan arsitektural saja, akan tetapi juga mewariskan watak dalam berbangsa dan bernegara. Kultur feodal yang masih menjangkit para aparatur negara, mental menindas dan menjajah yang melekat pada diri penguasa, dan berkepentingan tidak kepada rakyat, adalah watak-watak yang semestinya dihilangkan. Karena itu semua memiliki 'bau-bau kolonial'.

Pernyataan Jokowi jelas mencerminkan ketidakpahamannya atas arti kolonialisme yang sebenarnya. Yang sebetulnya harus dihilangkan dari bau kolonial adalah watak dalam bernegara. Tabik!

Dirgahayu Republik Indonesia,

MERDEKA!