Bagai menegakan benang yang basah atau memperbaiki benang yang kusut, merupakan ungkapan yang tepat saat ini untuk menggambarkan permasalahan hukum di Indonesia. Saat waktu kemerdekaan beberapa hari yang lalu, komitmen penegakan dan keadilan hukum mestinya dapat kita lihat dan rasakan. Ironisnya harapan dan kenyataan jauh berbeda, ketika Presiden SBY memutuskan kebijakan remisi dan grasi untuk para koruptor yang dinilai tak tepat sasaran dan menjadi kontroversi sampai sekarang.
Komitmen dan konsisten dari Presiden SBY menjadi pertanyaan serius, ketika banyak keputusan yang diambil Presiden dianggap tidak mendukung dari kebijakan UU pemberantasan korupsi. Kalau kita kembali kebelakang, banyak keputusan Presiden yang dianggap menciderai masalah pemberantasan korupsi ini. Mulai dari masalah korupsi yang merundung Kejaksaan, Polri, sampai pengkerdilan KPK oleh riasan Satgas untuk pencitraan pemberantasan korupsi, Bibit-Chandra dan Susno Duadji kian membuktikan kegagalan Presiden dengan program yang digadangkannya.
Pembaharuaan citra terhadap posisi KPK yang sudah diujung tanduk pun dilakukan. Banyak orang yang melamarkan dirinya sebagai calon Ketua KPK yang baru, dengan berbagai alasan dan latar belakang, mereka pun siap menerima resiko besar dari posisi ini. KemenHum dan Ham sebagai ketua panitia seleksi (pansel) KPK, tak lepas dari sorot mata hampir seluruh elemen masyarakat dari penyelenggaran pemilihan calon Ketua KPK yang baru ini.
Isue orang titipan dari pemerintahan pun menjadi bola salju dalam pemilihan calon Ketua KPK yang baru. Ditambah lagi penundaan waktu penseleksian oleh pansel, menjadi tanda tanya besar dengan penuh kecurigaan dari berbagai pihak. Indonesian Coruption Watch (ICW), lsm yang paling lantang dalam pemberantasan korupsi, menduga ada desain cantik yang telah dibuat oleh pansel. Ditambahkan juga oleh ICW, dari tujuh calon Ketua KPK yang tersisa, sebagian besar mempunya track record yang buruk atau pernah tersandung masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Anggota Fraksi Demokrat di komisi III DPR, seakan-akan membenarkan fakta yang diungkapkan oleh ICW. Salah satu anggota fraksi mengatakan, “Perempuan Saja yang Menjadi Calon Ketua KPK”. Meski ini terkesan spontan, seperti ungkapan yang pernah dilontarkan Rohut Sitompul beberapa waktu yang lalu, kita dapat melihat ada pesan dari rangkaian pengakhiran masa jabatan pencitraan Presiden SBY.
Nama Meli Darsa (advokad) kini menjadi perhatian oleh banyak pihak,sosok perempuan satu-satunya diantara calon Ketua KPK yang dominan pria, dianggap mempunyai kredibilitas yang mumpuni untuk menjadi calon Ketua KPK yang baru. Banyak yang menaruh harapan atas dirinya, tetapi banyak juga yang mengkhawatirkan dirinya apabila menjadi Ketua KPK nantinya, bukan bermaksud mendiskreditkan, menjadi ketakutan tersendiri ketika KPK dipimpin oleh yang belum berpengalaman. Dan dikhawatirkan lagi, Meli Darsa hanya akan dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan.
Telah banyak wacana dilemparkan oleh partai demokrat yang mempunyai suara mayoritas di parlemen, semua wacana punya pesan tersendiri di mata publik. Entah apa lagi wacana yang akan dilontarkan partai demokrat diakhir masa jabatan Presiden SBY ini. semoga saja wacana, “Perempuan Saja yang jadi Presiden 2014” tidak terlontar. Kalau pun terlontar, penilaian saya kembalikan pada para kompasianer terhadap isi pesan. Wass...
