Anggota DPR tak pernah menyerah, hampir semua kebijakan DPR menuai kecaman dari sebagian rakyta Indonesia. Kecaman datang kareana buruknya kinerja DPR yang telah dianggap gagal menjalankan tugasnya. Bertubi-tubi kecaman yang diarahkan kepada anggota DPR tak membuat DPR jera, mereka tetap mencari celah pada setiap kebijakannya untuk mencari keuntungan ketimbang keadilan untuk seluruh rakyatnya.
Banyak alasan yang dilontarkan anggota dewan mengenai kinerja buruknya, dan yang lebih lucunya lagi, ditengah kecaman atas kinerja buruknya, justru anggota dewan memberikan alasan yang berujung pada lahirnya sebuah kebijakan baru, iming-iming untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja anggota dewan kedepan.
Kebijakan yang terakhir dilontarkan anggota DPR adalah rumah aspirasi, dimana kebijakan ini membutuhkan anggaran yang cukup banayak alias ga sedikit. Mereka berkelit rumah aspirasi merupakan media agar anggota dewan lebih dekat dengan rakyatnya. Tanpa rumah aspirasi pun kalau anggota dewan yang tahu fungsi dan tujuannya, mereka bisa dekat dengan rakyat, dengan cara turun langsung ke lapangan (apakah anggota dewan berani menjawab tantangan ini).
Analisa saya sebagai orang awam apa yang dilakukan anggota dewan kedepan sudah dapat ditebak. Para Kompasianer dapat melihatnya ditulisan saya sebelumnya yang berjudul Anggota DPR Menuntut (http://politik.kompasiana.com/2010/07/28/anggota-dpr-menuntut/) dan DPR Membuka Lowongan (http://politik.kompasiana.com/2010/08/04/dpr-membuka-lowongan/) benar saja hari ini DPR kembali membuat kebijakan yang terkesan lebih mencari keuntungan ketimbang kemashalatannya.
Kebijakan baru tersebut adalah pembuatan gedung baru dibagian selatan Gedung Nusantara 1, yang rencananya menambah tinngi gedung dari 27 lantai menjadi 36 lantai, kebijakan yang sedang berjalan ini menghabiskan anggaran Rp.1,16 triliun dari total APBNP sebesar Rp.250miliar, angka fantastis yang tidak sefantantis kinerja mereka.
Penambahan gedung baru tersebut, berasal dari rencana anggota dewan untuk menambah staff ahlinya mulai dari 2 orang menjadi 5 orang. Mereka berkelit dengan penambahan staff ahli, secara otomatis (padahal terkesan dipaksakan) perlu penambahan fasilitas. Fasilitas berupa ruang rapat kecil, kamar istirahat, KM/WC dan ruang tamu. Kalau kita berkaca pada maslah absensi anggota dewan beberapa waktu yang lalu, kebijakan ini tidak terlalu mendesak dan bukan sebuah kebutuhan prioritas. Ya keuntunganlah yang dikejar dari kebijakan baru ini.
Sungguh ironis, ditengah kondisi rakyat yang kelaparan, anggota DPR tetap mencari celah melalui kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan terkesan mencari keuntungan. Setelah kebijakan ini, kita tidak tahu lagi mereka akan memaksakan kebijakan apa lagi. Wakil rakyat, bukalah hati nurani mu, lihatlah kami rakyat yang berharap pada mu, atau Tuhan yang akan membuka mata dan pintu hatimu nanti dengan caraNYA sendiri. Wass...
