Mohon tunggu...
Deddy Husein Suryanto
Deddy Husein Suryanto Mohon Tunggu... Penulis - Content Writer

Penyuka Sepak Bola. Segala tulisan selalu tak luput dari kesalahan. Jika mencari tempe, silakan kunjungi: https://deddyhuseins15.blogspot.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Bantuan Sosial Tidak Harus dari Pusat, Ini Buktinya!

18 Mei 2020   07:15 Diperbarui: 19 Mei 2020   01:47 242
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bantuan sosial berupa sembako. Gambar: Dokpri/DeddyHS

Sejak Indonesia dinyatakan positif corona dengan ditemukannya dua orang sebagai pasien pertama yang terdeteksi, kini masyarakat Indonesia telah hidup di dalam situasi yang berbeda.

Secara bertahap, Indonesia menerapkan berbagai pola hidup baru. Pertama beraktivitas di rumah. Sejak 16 Maret 2020, kita mulai dibiasakan untuk bekerja dan belajar di rumah.

Kedua, kita harus jaga jarak sosial. Demi menghindari penyebaran virus corona yang masih belum ditemukan vaksinnya, maka kita harus mencegah penularannya dengan menjauhi aktivitas di ruang publik.

Jika jaga jarak sosial belum efektif, maka cara ketiga, yaitu jaga jarak secara fisik harus dilakukan. Bahkan, hal ini juga perlu dilakukan di antara keluarga atau orang di dalam rumah atau tempat yang sama.

Namun, cara-cara ini masih belum menekan angka temuan kasus. Malah makin hari makin bertambah, meski di sisi lain dapat ditemukan pula kenaikan angka pasien yang sembuh.

Fakta ini yang membuat pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang bernama PSBB. Meski menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan, namun PSBB memang tetap harus dijalankan, karena itu bagian dari usaha Indonesia mengentaskan diri dari covid-19.

Tentu kita sudah tahu bahwa keberadaan virus yang kemudian menjadi pandemi ini membuat kehidupan kita berada di zona berbahaya. Kesehatan terdegradasi, ekonomi juga semakin terdegradasi.

Jika kesehatan terdegradasi, dampaknya bisa menjalar ke aspek utama dan lainnya. Aspek utama tentu terletak pada perihal medis. Seperti faktor kelengkapan medis yang sempat semakin menipis.

Terima kasih tim medis yang terus berjuang merawat para pasien covid-19! Gambar: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT(STRINGER) via Kompas.com
Terima kasih tim medis yang terus berjuang merawat para pasien covid-19! Gambar: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT(STRINGER) via Kompas.com
Begitu pula dengan faktor sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasien yang meningkat. Kemudian juga di antara pasien itu terdapat tenaga medis yang harus terkena virus tersebut.

Selain itu, aspek lain yang terkena imbas dari degradasinya kesehatan secara nasional adalah perekonomian. Tidak hanya berdampak pada masyarakat kelas bawah, namun juga kelas atas.

Itulah yang membuat pemerintah tak hanya mengeluarkan peraturan seperti PSBB, namun juga harus memberikan bantuan secara nyata terhadap kehidupan yang paling menggantung pada neraca keuangan.

Baca juga: PSBB Melonggar

Sebenarnya saat pandemi ini melanda, pemerintah sudah berupaya melakukan terobosan cepat, seperti dengan perilisan program Kartu Prakerja. Sebenarnya secara tak langsung, ini adalah tindakan yang tepat.

Karena secara jangkauan waktu ini adalah untuk jangka panjang. Berbeda dengan bantuan sembako yang hanya untuk jangka pendek. Kita tentu tak bisa berharap bahwa pemerintah secara berkelanjutan memasok kebutuhan pokok setiap rumah sampai pandemi lenyap, bukan?

Itulah yang membuat pemerintah akhirnya mulai mencoba melonggarkan PSBB. Tujuannya tak lain adalah untuk menggerakkan roda perekonomian. Jika pemerintah terus memasok sembako, bisa saja bukan lagi masyarakat yang terdegradasi, melainkan juga pemerintah.

Jika pemerintah yang terdegradasi, kita akan merajuk ke siapa? Begitu pula jika pemerintah tak mampu memperoleh bantuan yang "tulus" dari negara lain, akan semakin pusing negara ini tentunya.

Artinya, apa yang terjadi saat ini bisa dikatakan adalah beban bersama. Hal ini juga berlaku dalam hal memberikan bantuan sosial. Jika pemerintah pusat tak mampu menjangkau semua sendi sosial dan geografis, maka tugasnya akan dilimpahkan ke pemerintah daerah.

Begitu pula jika pemerintah daerah tak bisa menyalurkan bantuan sosial secara maksimal, maka pihak-pihak lain juga perlu mengulurkan tangan. Siapa pun yang bisa melakukannya tentu diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu contohnya adalah yang dialami orang tua penulis beberapa hari lalu (11/5). Mereka mendapatkan bantuan dari sebuah bank yang memang kebetulan juga merupakan pilihannya.

Sebuah bank memberikan bantuan ke nasabahnya. Gambar: Dokpri/DeddyHS
Sebuah bank memberikan bantuan ke nasabahnya. Gambar: Dokpri/DeddyHS
Kabar ini tentu membahagiakan, karena nyatanya masih ada yang peduli dengan kami. Meski kami juga tidak bermaksud menyindir kepedulian dari pihak aparat daerah. Mungkin, harus menunggu giliran, ya?

Bantuan ini kemudian menjadi bukti, bahwa siapa pun punya kewajiban untuk memberikan bantuan sosial, tak hanya pemerintah. Kami pun berharap bahwa nantinya masih banyak yang menyalurkan bantuan sosial kepada mereka yang memang sangat membutuhkan.

Mungkin saat ini lembaga-lembaga berbasis perbankan dapat bergerak cukup cepat dan akurat, maka nantinya kita bisa berharap lembaga-lembaga di berbagai bidang lain juga dapat segera menyusul. Semoga!

Tetap semangat di rumah dan terus berkarya!

Malang, 18 Mei 2020
Deddy Husein S.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun