Memang, jika ditilik riwayatnya dari dulu -masa pemerintahan orde lama, orde baru, dan reformasi awal- hingga saat ini, apa yang terjadi di Papua sebenarnya juga mirip dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Catalunya. Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan itu (kesenjangan dan lainnya) mulai dihadapi dan diperbaiki. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari segi apapun dalam melihat bentuk perbaikan tersebut.
Pertama adalah pertumbuhan cendekiawan dari Papua. Hal ini tidak lepas dari banyaknya anak muda Papua yang dapat berkuliah, baik itu di perguruan tinggi di Papua maupun di Indonesia. Bahkan beberapa orang di Papua juga dapat bersekolah di perguruan tinggi Australia. Artinya, Papua melalui SDM-nya sudah mengalami peningkatan dari masa ke masa.
Hal ini tentu tidak lepas dari terbukanya peluang yang diberikan oleh pemerintah. Termasuk ketika dunia pendidikan berkolaborasi dengan dunia olahraga. Maka, banyak anak-anak muda di Papua yang dapat mengenyam pendidikan tinggi melalui beasiswa jalur minat dan bakat yang dimiliki, khususnya dalam bidang olahraga.
Kedua, adalah perkembangan infrastruktur. Program pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) untuk Papua sudah mengalami peningkatan. Termasuk bagaimana pemerintah menetapkan Papua untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020. Itu artinya Papua punya kesempatan untuk menjadi wilayah yang sama seperti Jawa, Sumatera, dan lainnya untuk menggelar ajang nasional.
Ajang ini pula yang kemudian dapat dikorelasikan dengan keberadaan infrastruktur yang semakin memadai. Tidak hanya pada infrastruktur olahraga yang ditingkatkan, namun juga sarana publik lainnya. Inilah yang dapat membuat masyarakat Indonesia (orang Papua dan bukan orang Papua) yang ada di Papua diprediksi dan seharusnya akan semakin nyaman dan aman.
Ketiga, kesejahteraan yang terus dikembangkan di Papua. Hal ini dapat dicontohkan dengan harga BBM yang setara antara Papua dengan di Jawa. Sehingga, tidak ada lagi perbedaan "standar ekonomi" antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa (sebenarnya tidak hanya Papua yang mengeluh tentang perbedaan harga BBM dan sembako).
Alur peningkatan kesejahteraan ini tidak akan bisa terwujud jika infrastruktur tidak memadai. Seperti yang pernah diungkap oleh Presiden Jokowi pada suatu kesempatan yang menyatakan bahwa (sudah dikutip bebas oleh penulis), bagaimana masyarakat (di Papua) dapat sejahtera (dan setara dengan Pulau Jawa) jika kondisi lapangan (maksudnya infrastruktur) di sana tidak memadai.Â
Untuk itulah infrastruktur diperlukan, pembangunan diperlukan. Melalui itu pula, persaingan Indonesia dengan negara lain di bidang pemajuan dan kemakmuran dapat dilakukan.
Logika inilah yang dipakai untuk mengembangkan Papua dan dipegang erat-erat oleh Presiden Jokowi sampai saat ini. Bahkan, beliau dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan (dan kesejahteraan) di Papua adalah prioritas di masa pemerintahannya. Misi inilah yang seharusnya dapat menjadi kekuatan masyarakat (khususnya masyarakat Papua) untuk ber-positive thinking terhadap pemerintah.
Lalu apakah pembangunan Papua itu adalah senjata penting bagi Indonesia untuk merangkul Papua?
Antara ya dan tidak.
Tidak, karena, pembangunan yang apalagi bersifat fisik tidak dapat langsung terlihat fungsinya bagi masyarakat setempat. Namun dapat pula dikatakan ya, karena melalui pembangunan, misi untuk kesejahteraan dapat dimulai dan berlangsung.
