Memberdayakan Masyarakat Adat Sumba dalam Memahami Pengakuan dan Perlindungan

Dalam kesempatan ini pula , Debora Rambu Kaswatu selaku Pengurus Wilayah AMAN Sumba memberikan pemahaman terkait dengan kerja-kerja AMAN di Pulau Sumba. Ia menjelaskan mengapa hari ini AMAN dan beberapa lembaga lainnya selalu bersikap tegas terhadap berbagai kegiatan korporasi yang masuk di pulau Sumba, hal ini dikarenakan ada yang salah dan perlu kita luruskan secara bersama-sama baik itu pemerintah, DPRD, Masyarakat Adat dan LSM yang ada di pulau Sumba. 

Kita tidak menolak investasi, tetapi perlu juga kita ingatkan kepada pihak pemerintah dan perusahaan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat serta memberikan akses wilayah kelola kepada masyarakat di Sumba. AMAN berharap ada ruang antara pemerintah dan DPRD untuk melakukan diskusi. Tidak bisa AMAN, WALHI saja sendiri, namun pihak eksekutif juga perlu menyikapi persoalan ini dengan baik (tegas). Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik.

Umbu Remi, S.Kom selaku tokoh muda yang hadir dalam pertemuan AMAN, mengatakan "Persoalan masyarakat adat hari ini bukan semata-mata terkait dengan persoalan lahan ulayat, soal batas wilayah adat, namun sebaliknya persoalan dasar masyarakat adat saat ini adalah persoalan identitas diri kita sebagai orang Sumba yang selama ini belum tuntas (masih terdapat berbagai persoalan). 

Dalam keseharian orang Sumba, kita harus mampu menjaga nilai-nilai luhur budaya yang ada, tutur kata, sikap (perilaku). Budaya tidak semata-mata dilihat dan dimaknai saja dalam wujud gambar dan rupa, tetapi perlu dimaknai secara utuh dalam jiwa kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba. "Ujar Umbu Remi (dfh)