Situasi seperti ini harus dihentikan, sistem dan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang menghancurkan lingkungan hidup harus diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan berpegang pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan demokratis. Memberikan jalan serta pengakuan bagi inisiatif-inisiatif rakyat dalam pengelolaan kekayaan alam, membangun narasi ekonomi dan pembangunan baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk membangun kemandirian dan kedaulatan atas ruang hidup, kedaulatan ekonomi, kedaulatan dalam pengelolaan kekayaan alam.
Dari pengalaman, salahsatu pintu masuk utama penjarahan sumber daya alam dan wilayah kelola rakyat serta penghancuran lingkungan hidup yakni ajang politik elektoral. Sumber daya alam sering menjadi komoditi dalam traksaksi politik untuk meraup dukungan dari segelintir pengusaha atau korporasi. Istilahnya Ijon Politik. Sebuah keadaan dimana para calon pemimpin berkongkalikong dengan pengusaha/korporasi. Calon mendapat dukungan dari pengusaha, pengusaha akan mendapatkan semua kemudahan untuk melakukan pengerukan sumber daya alam.
Dari gambaran di atas, Wahana Lingkungan Hidup NTT menyampaikan pernyataan untuk pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023:
*Meminta masyarakat NTT untuk kritis terhadap berbagai agenda politik para kandidat Gubernur NTT yang terkait dengan sumber daya alam, perlindungan wilayah kelola masyarakat dan kelestarian daya dukung lingkungan hidup
*Meminta calon pemimpin agar memberi kepastian pemberian hak atas penguasaan, akses dan kontrol rakyat dan komunitas rakyat atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan  hidup;
*Meminta calon pemimpin untuk memberi kepastian penegakan hukum lingkungan terhadap kejahatan korporasi/perusahan. Bukan hanya kepada rakyat kecil.
*Meminta calon pemimpin untuk kepastian membangun kemandirian ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berbasiskan pada ekonomi rakyat yang adil dan pro pelestarian lingkungan dan melepaskan diri dari ketergantungan daerah lain/impor;
*Meminta calon pemimpin NTT untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dari berbagai ancaman industri ekstraktive antara lain industri tambang, perkebunan besar monukultur, Pariwisata maupun pembangunan infrastruktur skala besar dan kebijakan kehutanan maupun lainnya yang mengancam wilayah kelola rakyat dan sumber-sumber kehidupan kepastian rakyat;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian penyelesaian konflik agraria/sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya konflik agraria dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian Sebagai propinsi kepulauan, pemerintah NTT harus mampu melindungi wilayah pesisir dari ancaman korporasi dan industri pariwisata yang ebrbasis investor
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian pembentukan badan khusus penyelesaian konflik agraria/ sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bertanggungjawab langsung Gubernur NTT;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian penghentian semua bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian Perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup, pejuang agraria dan pejuang hak asasi manusia yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan keadilan agraria melalui jalan yang demokratis dan konstitusional;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian untuk mengurangi risiko bencana ekologis dengan memulihkan dan melindungi fungsi lingkungan hidup dan ekosistem, dan mencegah terjadinya pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian mewujudkan keadilan pangan dan air dengan menghentikan konversi lahan pangan untuk peruntukan lain, dan mencegah terjadinya praktik-praktik privatisasi sumber-sumber air maupun pencemaran dan perusakan sumber-sumber air;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian mewujudkan keadilan energi dengan mendorong otonomi dan desentralisasi produksi energi yang berasal dari potensi lokal yang aman, bersih, dan berasal dari sumber-sumber energi terbarukan;
*Meminta calon pemimpin NTT memberi kepastian mewujudkan keadilan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup di NTT
*Meminta 34 lembaga anggota WALHI NTT dan 376 komunitas mitra (WALHI NTT dan Lembaga anggota) yang tersebar di Flores, Sumba dan Timor untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat untuk memilih calon gubernur yang seutuhnya berpihak pada kedaulatan rakyat, keadilan ekologis dan kelestarian alam NTT. Â
Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur WALHI NTT (081215535456)