Pemerintah Giat Hilirisasi Nikel untuk Percepatan Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dipercepat. Semenjak dipercepat, kebijakan ini akhirnya membuat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) giat melakukan hilirisasi nikel. 

Percepatan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk terus mengusahakan dan memperkuat daya saing industri nasional dalam skala internasional. Selain itu, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nikel itu sendiri. 

Eksekusi percepatan PSN ini akan dilakukan oleh Kemenkomarves melalui memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Seperti perizinan, baik itu yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kewenangannya seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Untuk penerapan percepatan PSN, pihak Kemenkomarves fokus dalam mempercepat pembangunan proyek smelter nikel yang ada di wilayah Sulawesi. Sektor tersebut dipilih karena wilayah Sulawesi kini telah menjadi titik pusat persebaran nikel di Indonesia. 

Merujuk pada data laporan Badan Geologi pada Juli 2020. Besaran sumber daya bijih nikel yang dimiliki oleh Indonesia mencapai 11.887 juta ton. Dari besaran jumlah tersebut, sebanyak 5.094 juta ton merupakan jumlah tereka, lalu 5.094 juta ton jumlah terunjuk. Sedangkan jumlah terukur terdapat 2.626 ton dan 228 juta ton untuk jumlah hipotetik. 

Kemudian untuk jumlah cadangan bijihnya mencapai angka 4.346 juta ton. Sebanyak 3.360 juta ton merupakan cadangan terbukti, dan 986 juta ton merupakan cadangan terkira. Sementara untuk jumlah total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan jumlah cadangannya mencapai angka 68 juta ton.

Saat ini, potensi terbesar nikel di Indonesia tersebar di beberapa wilayah. Seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara yang memiliki skala jumlah terbesar.

Sedangkan secara garis besar, PSN diinisiasi oleh pemerintah dalam rangka untuk menurunkan impor dan defisit neraca perdagangan Indonesia. Serta, peningkatan ekspor ke luar negeri melalui industrialisasi, Penanaman Modal dalam Negeri dan Foreign Direct Investment (FDI), mengkoordinasi untuk mengundang, mengajak mempromosikan, dan membantu proses investasi di Indonesia, penyediaan KI (Kawasan Industri) luar Pulau Jawa.