Pada saat itu, tepatnya pada bulan Desember Tahun 2019 Pemerintah Tiongkok mengumumkan kasus Pneumonia atau yang disebut sebagai virus corona baru yang terjadi di Wuhan.
Pemerintahan di Negara ini mulai bekerja keras untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut, berbagai kebijakan telah dipilih, dan diimplementasikan, tujuanya tidak lain untuk meminimalisir permasalah yang sedang terjadi di tengah Masyarakat mereka.
Salah satu kebijakan Negara ini yang paling terkenal adalah istilah lockdown, mengkarantina kota Wuhan merupakan alternatif kebijakan dianggap paling relevan untuk diterapkan Negara tersebut.
Saat itu, jika Negara kita mampu dalam hal sumber daya, tentunya Negara kitapun akan mengadopsi secara keseluruhan kebijakan yang dilakukan di Wuhan tersebut. Negara tiogkok menutup semua akses jalur  keluar masuk ke negara tersebut.
Pada bulan Maret 2020 WHO telah mengumumkan kasus Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) sebagai pandemi Global, wabah ini menjadi ancaman besar diberbagai Negara belahan dunia tak terkecuali Negara Indonesia, sehingga memaksa Negara Indonesia untuk memilih dan memilah berbagai alterntatif kebijakan yang paling relevan dari sekian banyak pilihan alternatif kebijakan dan yang paling minim dampak dari diimplementasikanya kebijakaan tersebut, tentunya agar setiap sektor dapat bertahan, dan daya beli masyarakat masih dapat diandalkan, dan lain sebagainya.
Setelah itu setiap Propinsi di Negara Indonesia diarahkan agar dapat mengambil langkah yang paling relevan dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, keuangan, dan kesehatan masyarakat setempat. tujuanya tentu untuk menekan penularan Endemi tersebut.
Propinsi DKI Jakarta, mewujudkan kebijakan adalanya dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan tanpa alasan pemerintahan DKI Jakarta memilih menerapkan PSBB berjilid-jilid, hal ini tentunya berangkat dari alternatif pilihan kebijakan yang dianggap paling rasional.
Riant Nunggroho dalam bukunya yang berjudul Public Policy.
Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan adalah rasionalitas. Namun, rasionalitas juga berarti multirasionlitas, yang berarti terdapat dasar-dasar rasionalitas ganda yang mendasari sebagian besar Pilihan-pilihan kebijakan, yaitu ; 1. Rasionalitas teknis, berkenaan dengan pilihan efektif, 2. Rasionalitas ekonomis, berkenanaan dengan efesiensi. 3. Rasionalitas legal, berkenaan dengan legalitas. 4. Rasionalitas sosial, berkenaan dengan akseptabilitas, 5. Rasionalitas subtantif, yang merupakan kombinasi dari keempat rasionalitas diatas.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuanya. Tidak lebih dan tidak kurang.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.
